Ulama Sunni Iran Serukan Referendum di Tengah Protes Anti-Rezim
Sabtu, 05 November 2022 - 07:40 WIB
loading...
Ulama Sunni Iran, Molavi Abdolhamid, serukan referendum di tengah protes anti-rezim yang terus berlanjut. Foto/REUTERS
A
A
A
TEHERAN - Ulama Sunni Iran , Molavi Abdolhamid, pada hari Jumat menyerukan referendum untuk menentukan apa yang diinginkan rakyat Iran. Seruan ini muncul ketika protes anti-rezim yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini berlanjut.
“Adakan referendum dengan pengamat internasional. Para pejabat, dengarkan tangisan rakyat,” kata Abdolhamid dalam khutbah Jumat di kota Zahedan, ibu kota provinsi provinsi Sistan-Baluchestan.
Menurutnya, pihak berwenang Iran tidak dapat mengakhiri protes dengan membunuh dan memenjarakan para pengunjuk rasa.
“Orang-orang telah (protes) di jalan-jalan selama 50 hari sekarang; Anda tidak dapat mendorong mereka kembali dengan membunuh dan memenjarakan mereka, karena mereka telah melihat darah dan mereka telah membunuh mereka sendiri,” kata Abdolhamid.
Baca juga: UIama Sunni Iran Sebut Khamenei Bertanggung Jawab atas Pembunuhan 66 Demonstran, IRGC Marah
“Selenggarakan referendum dan lihat apa yang diinginkan rakyat Iran, dan perubahan seperti apa yang mereka senangi,” katanya, yang dilansir dari Al Arabiya, Sabtu (5/11/2022).
Para aktivis mengatakan pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di Sistan-Baluchestan pada hari Jumat.
Provinsi ini telah menyaksikan protes setelah salat Jumat dalam beberapa minggu terakhir yang telah disambut dengan tindakan keras dari pihak berwenang Iran.
Menurut Amnesty International, pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 66 orang, termasuk anak-anak, dan melukai ratusan lainnya dalam tindakan keras setelah salat Jumat di Zahedan pada 30 September lalu.
Itu adalah insiden paling mematikan dalam kerusuhan yang pecah pada 16 September setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moral Teheran karena diduga tidak mematuhi aturan berjilbab yang diberlakukan rezim.
Teheran menyalahkan kekerasan di Sistan-Baluchestan pada militan bersenjata.
Militer Iran di masa lalu bentrok dengan militan Sunni di Sistan-Baluchestan, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Sunni Baluchis, minoritas di Iran yang didominasi Syiah.
Aktivis Baluchestan telah lama mengeluhkan diskriminasi etnis dan agama dan menuduh rezim sengaja mengabaikan wilayah mereka, salah satu yang termiskin di Iran menurut angka resmi.
Abdolhamid, seorang ulama yang sangat dihormati di kalangan Sunni Iran, mengatakan bulan lalu bahwa para pejabat, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, "bertanggung jawab di hadapan Tuhan" atas pembunuhan 30 September.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan terhadap Abdolhamid, memperingatkan: “Tuan Abdolhamid, mendorong dan mengagitasi kaum muda melawan Republik Islam Iran yang suci mungkin sangat merugikan Anda! Ini peringatan terakhir!”
Abdolhamid tidak mundur meskipun ada peringatan, dan seruan terakhirnya untuk referendum kemungkinan akan membuat marah pihak berwenang.
“Adakan referendum dengan pengamat internasional. Para pejabat, dengarkan tangisan rakyat,” kata Abdolhamid dalam khutbah Jumat di kota Zahedan, ibu kota provinsi provinsi Sistan-Baluchestan.
Menurutnya, pihak berwenang Iran tidak dapat mengakhiri protes dengan membunuh dan memenjarakan para pengunjuk rasa.
“Orang-orang telah (protes) di jalan-jalan selama 50 hari sekarang; Anda tidak dapat mendorong mereka kembali dengan membunuh dan memenjarakan mereka, karena mereka telah melihat darah dan mereka telah membunuh mereka sendiri,” kata Abdolhamid.
Baca juga: UIama Sunni Iran Sebut Khamenei Bertanggung Jawab atas Pembunuhan 66 Demonstran, IRGC Marah
“Selenggarakan referendum dan lihat apa yang diinginkan rakyat Iran, dan perubahan seperti apa yang mereka senangi,” katanya, yang dilansir dari Al Arabiya, Sabtu (5/11/2022).
Para aktivis mengatakan pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di Sistan-Baluchestan pada hari Jumat.
Provinsi ini telah menyaksikan protes setelah salat Jumat dalam beberapa minggu terakhir yang telah disambut dengan tindakan keras dari pihak berwenang Iran.
Menurut Amnesty International, pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 66 orang, termasuk anak-anak, dan melukai ratusan lainnya dalam tindakan keras setelah salat Jumat di Zahedan pada 30 September lalu.
Itu adalah insiden paling mematikan dalam kerusuhan yang pecah pada 16 September setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moral Teheran karena diduga tidak mematuhi aturan berjilbab yang diberlakukan rezim.
Teheran menyalahkan kekerasan di Sistan-Baluchestan pada militan bersenjata.
Militer Iran di masa lalu bentrok dengan militan Sunni di Sistan-Baluchestan, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Sunni Baluchis, minoritas di Iran yang didominasi Syiah.
Aktivis Baluchestan telah lama mengeluhkan diskriminasi etnis dan agama dan menuduh rezim sengaja mengabaikan wilayah mereka, salah satu yang termiskin di Iran menurut angka resmi.
Abdolhamid, seorang ulama yang sangat dihormati di kalangan Sunni Iran, mengatakan bulan lalu bahwa para pejabat, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, "bertanggung jawab di hadapan Tuhan" atas pembunuhan 30 September.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan terhadap Abdolhamid, memperingatkan: “Tuan Abdolhamid, mendorong dan mengagitasi kaum muda melawan Republik Islam Iran yang suci mungkin sangat merugikan Anda! Ini peringatan terakhir!”
Abdolhamid tidak mundur meskipun ada peringatan, dan seruan terakhirnya untuk referendum kemungkinan akan membuat marah pihak berwenang.
(min)
Lihat Juga :
