Sedikitnya 151 Orang Tewas dalam Perang Suku di Sudan

KHARTOUM - Sumber-sumber medis mengatakan sedikitnya 151 orang tewas dan 86 terluka dalam pertempuran di negara bagian Nil Biru di Sudan selama beberapa hari terakhir. Pecahnya kekerasan terbaru ini mengguncang daerah terpencil yang dilanda konflik.

Meskipun kesepakatan damai telah ditandatangani pada tahun 2020 dengan beberapa kelompok pemberontak Sudan di wilayah Darfur barat dan di Nil Biru serta Kordofan selatan, perang antar suku terus meningkat.

Analis menyalahkan pertempuran pada masalah yang belum terselesaikan terkait tanah dan kewarganegaraan serta militerisasi kelompok suku. Kondisi mengancam ini akan semaki mengacaukan negara yang telah berada dalam kekacauan politik dan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dan membubarkan pemerintah yang dipimpin sipil setahun yang lalu.



Negara bagian Nil Biru telah menyaksikan bentrok antar suku atas sengketa tanah pada Juli lalu, dan meletus pada September, yang dikatakan oleh PBB mengakibatkan 149 orang tewas dan hampir 65.000 mengungsi awal bulan ini.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (22/10/2022), dalam sebuah pernyataan PBB mengatakan perang suku terbaru pecah pada satu minggu lalu tepatnya pada 13 Oktober. Perang ini melibatkan suku Hausa dan Hamaj selain suku lain di daerah Wad Almahi selama beberapa hari.

Saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa bentrokan berlanjut pada hari Rabu. Sumber-sumber medis mengatakan kepada Reuters bahwa mereka yang tewas termasuk wanita dan anak-anak, dengan tanda-tanda luka tembak, terbakar, dan ditikam.



Awal pekan ini, kekerasan berkobar di provinsi selatan lainnya, Kordofan Barat, menyusul perselisihan suku atas tanah. Militer Sudan menuduh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Abdelaziz al-Hilu, yang tidak menandatangani perjanjian, memperburuk konflik, sementara kelompok itu dalam sebuah pernyataan menuduh Pasukan Dukungan Cepat paramiliter.

PBB mengatakan bahwa setidaknya 36.500 telah meninggalkan Lagowa, lokasi kekerasan, dan 19 tewas serta 34 terluka.

“Perdamaian berkelanjutan tidak akan mungkin terjadi tanpa pemerintah kredibel yang berfungsi penuh yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal termasuk keamanan (dan) mengatasi akar penyebab konflik,” kata misi khusus PBB dalam sebuah tweet yang mengomentari insiden di kedua negara bagian.