Sebut Mitra Terpenting, Australia Akan Terus Pasok Senjata ke Militer Indonesia

CANBERRA - Pemerintah Australia mengatakan akan terus memberikan pelatihan militer, melakukan latihan bersama dan mengekspor senjata ke Indonesia. Canberra menganggap Jakarta sebagai mitra terpenting.

Departemen Pertahanan Australia mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Kamis (20/10/2022) bahwa pemerintah Anthony Albanese, yang terpilih pada bulan Mei, akan terus memasok senjata ke pasukan Indonesia dan memberi mereka pelatihan militer.

“Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan pelatihan kebijakan, dan—sesuai dengan undang-undang yang sesuai—mengekspor peralatan militer ke Indonesia,” bunyi pernyataan departemen tersebut.



Terlepas dari beberapa bidang yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasokan senjata, di mana Thales Australia menjual tiga kendaraan pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus, pasukan elite Indonesia, pada tahun 2014.

Unit militer, seperti Kopassus, melakukan latihan bersama dengan SAS Australia—pasukan khusus negara itu—, sementara Detasemen 88—juga dikenal sebagai Densus 88, pasukan kontraterorisme yang dibentuk setelah Bom Bali 2002—mendapat dana dan pelatihan dari baik Australia maupun Amerika Serikat.

Inisiatif semacam itu telah dikreditkan dengan mengurangi ancaman dari kelompok garis keras.

Di tengah perlawanan bersenjata dari kelompok separatis Papua Barat seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dilaporkan menargetkan warga sipil Indonesia, lebih banyak unit militer dan pasukan khusus dikirim ke daerah tersebut.

Meskipun daerah itu relatif damai pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, keterlibatan militer Indonesia tetap ada selama pemerintahan presiden lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo, yang sekarang berada di masa jabatan periode kedua.

Sebuah rencana baru-baru ini untuk membuat tiga wilayah administrasi baru di daerah tersebut memicu protes pada bulan Juni di mana sekitar 44 orang ditangkap. Amnesty International mengkritik polisi Indonesia atas penangkapan tersebut.

“Pemerintah Indonesia mengklaim ingin ‘membangun’ Papua dan menciptakan kemakmuran bagi orang Papua,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid.

“Tetapi bagaimana orang Papua bisa makmur jika upaya mereka untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi dipenuhi dengan kekerasan.”