143 Anggota PBB Termasuk Indonesia Kecam Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina

NEW YORK - Indonesia berada di antara 143 negara anggota PBB yang memberikan suara menentang pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia . Dalam voting Majelis Umum PBB hari Rabu, empat negara memilih mendukung pencaplokan tersebut.

Sebanyak 143 negara telah mendukung resolusi yang juga menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional.

“Luar biasa,” kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya kepada wartawan setelah pemungutan suara, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (13/10/2022).

Komentar diplomat Ukraina itu disampaikan saat dia berdiri di samping Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield yang mengatakan hasil voting itu menunjukkan Rusia tidak dapat mengintimidasi dunia.



Empat negara yang bergabung dengan Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi tersebut adalah Suriah, Nikaragua, Korea Utara, dan Belarusia.

Sebanyak 35 negara lainnya abstain dari pemungutan suara. Mereka termasuk China, India, Afrika Selatan dan Pakistan. Ada juga beberapa negara yang tidak memilih.

Moskow pada bulan September memproklamirkan pencaplokannya atas empat wilayah yang diduduki sebagian di Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhizhia, setelah menggelar apa yang disebutnya referendum.

Ukraina dan sekutu Baratnya mengecam referendum itu sebagai tindakan ilegal dan memaksa.

Pemungutan suara Majelis Umum PBB mengikuti veto oleh Rusia bulan lalu atas resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara.

Hasilnya adalah teguran paling keras kepada Rusia dari Majelis Umum PBB atas empat resolusi yang telah disetujuinya sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Majelis Umum PBB menjelang pemungutan suara bahwa resolusi itu “dipolitisasi dan secara terbuka provokatif”.

"Itu dapat menghancurkan setiap dan semua upaya yang mendukung solusi diplomatik untuk krisis," katanya.

Langkah Majelis Umum PBB menggemakan apa yang terjadi pada tahun 2014 setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina. Majelis Umum kemudian mengadopsi resolusi yang menyatakan referendum tidak sah dengan 100 suara mendukung, 11 menentang dan 58 abstain.

China abstain pada hari Rabu karena tidak percaya resolusi itu akan membantu, kata Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang.

“Setiap tindakan yang diambil oleh Majelis Umum harus kondusif untuk mengurangi eskalasi situasi, kondusif untuk dimulainya kembali dialog dan harus kondusif untuk mempromosikan solusi politik untuk krisis ini,” katanya.

AS dan negara-negara Barat lainnya melobi menjelang pemungutan suara hari Rabu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan pertemuan virtual pada hari Selasa dengan diplomat dari lebih dari 100 negara.