Rusia Akan Membuka Kembali Kedutaan Besar di Libya

TOBRUK - Rusia akan membuka kembali kedutaan besarnya di Libya meskipun untuk sementara berbasis di Tunisia. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Saya ingin memberi tahu Anda bahwa kami telah memutuskan untuk membuka kembali Kedutaan Besar Rusia di Libya, yang pada tahap ini akan dipimpin oleh charge d'affairs, Jamshed Boltaev," katanya pada pertemuan dengan Aguila Saleh, Ketua Dewan Dewan Perwakilan pro-Haftar di kota timur Tobruk.

"Ini (kedutaan) sementara akan berbasis di Tunisia, tetapi saya ingin menekankan bahwa fungsinya mewakili Rusia di semua wilayah Libya," imbuhnya seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (4/7/2020).

Lavrov memuji inisiatif Saleh atas penghentian permusuhan segera dan awal dialog politik untuk membentuk otoritas bersatu berdasarkan perwakilan yang sama dari tiga wilayah bersejarah Libya.

Ia mengatakan Deklarasi Kairo tentang Libya sejalan dengan keputusan konferensi internasional tentang Libya di Berlin dan dapat menjadi dasar diskusi antar-Libya tentang implementasi inisiatif Saleh.

Libya telah dilanda perang saudara sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada 2011. Pemerintah baru negara itu didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh kekuatan Haftar.

PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj sebagai otoritas yang sah negara itu ketika Tripoli memerangi milisi Haftar.

Pemerintah Libya meluncurkan Operasi Badai Perdamaian terhadap Haftar pada Maret lalu untuk melawan serangannya di ibu kota Tripoli, dan baru-baru ini membebaskan lokasi-lokasi strategis, termasuk Tarhuna, benteng terakhir Haftar di Libya barat.

Sejak tahun lalu, beberapa pertemuan tingkat tinggi, yang dikenal sebagai proses perdamaian Berlin, diadakan di Ibu Kota Jerman untuk mengakhiri konflik di Libya, dengan partisipasi kekuatan dunia dan aktor regional.

Uni Eropa menganggap proses negosiasi yang didukung PBB ini satu-satunya cara yang dapat diterima karena didasarkan pada pembicaraan damai dan multilateral.