China, India, dan Brasil Abstain dalam Voting Resolusi AS, Rusia Gunakan Veto
loading...
A
A
A
NEW YORK - Rusia menuduh Amerika Serikat (AS) memancingnya untuk menggunakan hak veto PBB dalam upaya membatasi pengaruh Moskow di Dewan Keamanan.
Moskow memblokir resolusi yang disponsori AS pada Jumat (30/9/2022) yang akan mengutuk penerimaan Rusia atas empat bekas wilayah Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian aksesi pada Jumat, memulai proses membawa dua republik Donbass dan Wilayah Zaporozhye serta Kherson ke dalam Federasi Rusia setelah referendum yang berhasil.
Dalam beberapa jam setelah perjanjian ditandatangani, AS memperkenalkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang mengutuk “apa yang disebut referendum ilegal di Ukraina” dan menuntut Moskow segera menarik pasukannya dari Ukraina.
Pertemuan itu awalnya diadakan untuk membahas sabotase jaringan pipa gas Nord Stream, yang menurut Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia justru menguntungkan AS.
“Rusia menginginkan penyelidikan komprehensif atas insiden itu,” papar Nebenzia.
Resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh Ukraina, mendapat dukungan dari sepuluh anggota Dewan Keamanan PBB, sementara empat negara yakni China, Brasil, India, dan Gabon menyatakan abstain. Rusia, yang memiliki hak veto, memblokir adopsi resolusi itu.
“Apakah Anda benar-benar mengharapkan Rusia untuk mempertimbangkan dan mendukung rancangan semacam itu?” ujar Nebenzia mengatakan dalam pernyataan yang diarahkan ke AS.
Dia menambahkan, “Dan jika tidak, maka ternyata Anda dengan sengaja mendorong kami untuk menggunakan hak veto untuk kemudian menjadi liris tentang fakta bahwa Rusia menyalahgunakan hak ini.”
Moskow memblokir resolusi yang disponsori AS pada Jumat (30/9/2022) yang akan mengutuk penerimaan Rusia atas empat bekas wilayah Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian aksesi pada Jumat, memulai proses membawa dua republik Donbass dan Wilayah Zaporozhye serta Kherson ke dalam Federasi Rusia setelah referendum yang berhasil.
Baca Juga
Dalam beberapa jam setelah perjanjian ditandatangani, AS memperkenalkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang mengutuk “apa yang disebut referendum ilegal di Ukraina” dan menuntut Moskow segera menarik pasukannya dari Ukraina.
Pertemuan itu awalnya diadakan untuk membahas sabotase jaringan pipa gas Nord Stream, yang menurut Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia justru menguntungkan AS.
“Rusia menginginkan penyelidikan komprehensif atas insiden itu,” papar Nebenzia.
Resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh Ukraina, mendapat dukungan dari sepuluh anggota Dewan Keamanan PBB, sementara empat negara yakni China, Brasil, India, dan Gabon menyatakan abstain. Rusia, yang memiliki hak veto, memblokir adopsi resolusi itu.
“Apakah Anda benar-benar mengharapkan Rusia untuk mempertimbangkan dan mendukung rancangan semacam itu?” ujar Nebenzia mengatakan dalam pernyataan yang diarahkan ke AS.
Dia menambahkan, “Dan jika tidak, maka ternyata Anda dengan sengaja mendorong kami untuk menggunakan hak veto untuk kemudian menjadi liris tentang fakta bahwa Rusia menyalahgunakan hak ini.”