Tragedi Mahsa Amini dan Sejarah Wajib Jilbab di Iran

TEHERAN - Kematian Mahsa Amini (22), wanita muda Kurdi Iran , setelah ditangkap polisi moral di Teheran atas tuduhan berjilbab secara tidak benar telah kemarahan publik.

Para saksi mata dan kerabat menuduh petugas polisi moral memukuli Amini. Dia kemudian jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Pada 16 September, tiga hari kemudian, Amini meninggal.

Pihak berwenang Iran mengeklaim Amini mengalami serangan jantung yang fatal. Namun, keluarganya mengatakan dia sangat sehat.

Insiden mengejutkan itu kembali menyoroti aturan jilbab di negara para ayatollah tersebut.

Sejarah Wajib Jilbab

Aturan wajib berjilbab di tempat umum bagi setiap perempuan—apa pun kepercayaan dan kebangsaannya—di Iran dibuat setelah Revolusi Islam 1979.

Revolusi itu dipimpin almarhum Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini yang menumbangkan rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi yang kala itu pro-Barat.



Aturan wajib berjilbab bagi perempuan di Iran, menurut pemerintah, mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW—meskipun ada beberapa tafsir yang berbeda dari para ulama tentang batasan aurat perempuan yang wajib ditutupi.

Aturan wajib berjilbab di Iran ditegakkan oleh polisi moral—yang berkeliaran di jalan-jalan dengan mobil van untuk menahan orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Mereka dikenal sebagai Gasht-e Ershad.

Terlepas dari ancaman penangkapan dan penahanan, banyak wanita Iran secara aktif menentang jilbab yang superketat. Sebagian mengenakannya dengan longgar di sekitar kepala mereka dan lainnya sering membiarkan jilbab jatuh ke bahu mereka.

Perlawanan terhadap aturan wajib berjilbab bagi setiap perempuan di Iran sebenarnya bukan sekali ini terjadi.

Setelah Pemimpin Tertinggi Iran kala itu, Ayatollah Khomeini, mengatakan bahwa wanita harus mematuhi aturan berpakaian Islami pada tahun 1979, terjadi protes yang berapi-api, membuat pemerintah mengatakan bahwa komentarnya hanyalah sebuah rekomendasi. Namun, aturan itu pada akhirnya menjadi undang-undang pada tahun 1983.

Protes terhadap undang-undang tentang jilbab tersebut terus berlanjut secara sporadis sejak itu, yang berpuncak pada para wanita yang membakar jilbab dan menari di jalan-jalan yang dilihat dunia beberapa hari terakhir.

Sebelum revolusi, ketika Iran diperintah oleh seorang raja sekuler Mohammad Reza Pahlavi, banyak wanita Iran yang aktif mengenakan jilbab. Mereka melakukannya karena berbagai alasan, baik itu karena tradisi, identitas, ekspresi keagamaan, atau tekanan keluarga.

Namun, menurut penyair dan jurnalis Iran; Asieh Amini, masalah utama saat ini adalah perempuan dipaksa berjilbab, menunjukkan bahwa mereka dapat dicambuk atau dipenjara karena melanggar aturan berpakaian Islami.

“Sayangnya, ini membuat banyak orang membencinya,” katanya kepada Euronews Culture, Senin (26/9/2022).

“Perempuan mengalami begitu banyak penindasan. Mereka tidak tahan dengan dominasi ini dan menginginkan hak mereka."

"Polisi mengatakan mereka ada di sana untuk memberi nasihat," imbuh Amini. "Tetapi, kenyataannya, setiap hari, di semua kota di Iran, mereka mengendalikan tubuh wanita, pakaian mereka, semuanya."

"Jilbab adalah simbol penindasan ini," papar jurnalis tersebut.

Asieh Amini—yang juga pernah ditangkap oleh polisi moral—mengatakan demonstrasi yang saat ini mengguncang Iran lebih dari sekadar aturan berpakaian.

“Tuntutan orang tidak terbatas pada jilbab,” katanya.

"Mereka menginginkan kebebasan. Mereka menginginkan demokrasi. Mereka ingin bebas dari Republik Islam ini."

Kematian Mahsa Amini telah memicu kemarahan yang terpendam atas berbagai masalah termasuk kebebasan pribadi di Republik Islam Iran dan ekonomi yang terguncang akibat sanksi. Para perempuan telah melepas jilbab mereka selama beberapa hari protes, dengan beberapa di antaranya bahkan memotong rambut mereka di depan umum.

Menurut salah satu aktivis Iran, yang tidak ingin disebutkan namanya, masalah lain dengan kebijakan jilbab saat ini adalah tidak menghormati berbagai bentuk pakaian yang dikenakan oleh berbagai kelompok etnis dan agama di Iran.

Sebaliknya, pemerintah mencoba mempromosikan "jilbab hitam", selembar kain besar, yang hanya memperlihatkan wajah.

“Pemerintah Islam bahkan tidak menyetujui jenis jilbab dan pakaian tradisional lainnya di kelompok etnis lain,” katanya.
“Mereka bahkan menindas orang-orang yang benar-benar menjalankan agama mereka," papar Amini.

Iran adalah masyarakat yang sangat campuran, terdiri dari Persia, Kurdi, Azerbaijan, Lurs, Gilakis, Arab, Balochi, dan Turkmenistan.

Masing-masing memiliki pakaian tradisionalnya sendiri dan mengenakan jilbab dengan cara yang berbeda, berganti warna, pola dan gaya.

Namun, Asieh Amini dengan cepat menunjukkan bahwa jilbab di Iran bukan masalah budaya.

"Setiap kali kita berbicara tentang aturan berpakaian wanita dan hak-hak mereka di Iran, pemerintah selalu menjawab bahwa ini adalah budaya Iran," katanya. "Ini bukan budaya, ini kekuatan."

“Kita perlu bicara tentang hukum, hukuman, berapa banyak perempuan yang ditangkap hanya karena pakaiannya, bukan karena budayanya,” katanya.

Seperti Asieh Amini, aktivis Iran yang tidak disebutkan namanya menunjukkan sifat jilbab yang menindas dan tidak disengaja di Iran, dengan mengeklaim bahwa itu kontra-produktif.

“Sebagai manusia, setiap kali Anda dipaksa melakukan sesuatu, Anda selalu ingin menolaknya,” kata mereka. "Itu adalah sifat manusia."

“Itu [jilbab] telah dipaksakan pada kami selama bertahun-tahun sehingga kami tidak tahu siapa yang memakainya karena pilihan mereka atau karena mereka terpaksa.”

Melihat ke masa depan, mereka mengatakan bahwa mereka "berusaha untuk berharap."

“Sangat sulit untuk membicarakan hijab saat ini,” kata mereka.

"Ini terlihat seperti salah satu pemberontakan feminis terbesar yang telah terjadi di Iran sejak revolusi. Baik pria maupun wanita turun ke jalan bersama-sama untuk memperjuangkan perubahan."

"Dengan membunuh Mahsa (Amini), mereka membuka gerbang kemarahan."