Amnesty International Tuding Mesir Berupaya Tutupi Pelanggaran HAM

LONDON - Amnesty International menuduh Mesir berusaha menutupi satu dekade " pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tak henti-hentinya" untuk meningkatkan posisi internasionalnya menjelang menjadi tuan rumah KTT iklim dunia.

Catatan HAM Mesir berada di bawah pengawasan intensif menjelang KTT global COP27 November di resor Laut Merah Sharm el-Sheikh. Puluhan kelompok HAM internasional telah meminta Mesir untuk mengakhiri tindakan kerasnya terhadap masyarakat sipil dan melindungi kebebasan berekspresi.



Laporan 48 halaman yang dikeluarkan oleh Amnesty mendesak pemerintah Mesir untuk menerapkan perubahan dan menghentikan pelanggaran, mengutip tindakan keras tanpa henti terhadap perbedaan pendapat, pencabutan kebebasan pribadi dan penahanan massal setelah Presiden Abdel Fattah el-Sissi berkuasa pada 2013.

Kelompok hak asasi memperkirakan bahwa ribuan tahanan politik ditahan di penjara Mesir. "Masyarakat internasional harus menekan pihak berwenang Mesir untuk mengambil langkah-langkah yang berarti untuk mengakhiri siklus pelecehan dan impunitas," kata laporan itu, seperti dikutip dari AP, Rabu (21/9/2022).

Amnesty merekomendasikan tindakan pemerintah untuk memajukan hak-hak pekerja, mengakhiri penahanan sewenang-wenang dan melarang sensor media independen. Kelompok yang berbasis di London mengatakan temuannya didasarkan pada wawancara dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dan pengacara, serta dokumentasi lain dan publikasi Amnesty yang dikumpulkan selama dekade terakhir.



Pemerintah Mesir, yang berusaha memperbaiki citra internasionalnya selama setahun terakhir, tidak segera mengomentari laporan terbaru Amnesty. Pejabat Mesir belum menanggapi permintaan Associated Press untuk memberikan komentar.

Pemerintah El-Sissi baru-baru ini membebaskan puluhan tahanan kelas atas di bawah pengampunan presiden dan menetapkan “strategi” baru untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia.

Amnesty menggambarkan strategi itu sebagai "penutupan mengkilap" yang digunakan untuk menengahi bantuan dengan pemerintah asing dan lembaga keuangan.