Menlu Uni Eropa Bahas Kemungkinan Larangan Masuk bagi Turis Rusia

BRUSSELS - Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) pekan ini akan membahas seruan yang dipimpin oleh Ukraina untuk melarang turis Rusia mengunjungi Eropa. Gagasan itu, yang akan dipelajari dalam pertemuan dua hari mulai Selasa (30/8/202) di Praha, telah memecah belah negara-negara Uni Eropa.

Beberapa negara UE dengan sepenuh hati menyetujuinya, sementara yang lain menolak, takut hal itu akan menutup pintu bagi para pembangkang Rusia yang melarikan diri dari tanah air mereka.



Seperti dilaporkan AFP, beberapa negara UE yang bertetangga dengan Rusia telah melarang atau membatasi visa bagi orang Rusia, tetapi belum ada larangan di seluruh UE.

Pada bulan Februari, UE membatasi visa dalam kategori tertentu untuk orang Rusia yang terkait dengan Kremlin, termasuk untuk pejabat, pemegang paspor diplomatik, dan bos perusahaan. Namun visa turis tetap diizinkan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekarang menuntut Barat menutup perbatasannya untuk semua orang Rusia, termasuk turis, dengan mengatakan mereka harus "hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka."



Kremlin yang marah dengan rencanan pembahasan itu telah bereaksi dengan menyebut banding Kiev "tidak rasional" dan menjanjikan pembalasan.

Finlandia, yang memiliki perbatasan terpanjang Eropa dengan Rusia, akan mulai memangkas jumlah aplikasi visa turis Rusia yang ditanganinya menjadi hanya 10 persen dari 1.000 yang biasa diterima per hari. Larangan habis-habisan berdasarkan kewarganegaraan pemohon tidak mungkin dilakukan di bawah hukum Finlandia.

Langkah itu akan berdampak. Karena sanksi Uni Eropa yang menutup wilayah udara Eropa untuk penerbangan dari Rusia, turis Rusia secara besar-besaran beralih ke perjalanan darat melalui Finlandia untuk mencapai negara-negara Eropa lainnya.



Negara-negara UE lainnya, seperti Latvia, Lithuania dan Polandia berhenti mengeluarkan visa turis baru untuk Rusia ketika pasukan Kremlin menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Pelancong Rusia menggunakan visa Schengen yang biasanya berlaku di 26 Uni Eropa dan negara-negara terkait, termasuk Swiss dan Norwegia.

Estonia ingin aturan UE diubah untuk memungkinkannya menghentikan orang Rusia dengan visa Schengen yang sudah dikeluarkan, terlepas dari negara UE mana yang mengeluarkannya. Sementara Republik Ceko - yang memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa - berpendapat "bisnis seperti biasa bagi turis Rusia pada saat agresi tidak pantas."