Iran Dilaporkan Cabut Tuntutan IRGC Dihapus dari Daftar Teroris AS

WASHINGTON - Iran secara resmi telah membatalkan tuntutan utamanya yaitu penghapusan Korps Garda Revolusi atau IRGC dari daftar teroris Amerika Serikat (AS). Itu telah menjadi titik utama dalam upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015.

Hal tersebut diungkapkan seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada CNN.

Menurut pejabat itu dalam tanggapannya terhadap rancangan perjanjian kesepakatan nuklir yang diusulkan oleh Uni Eropa, yang digambarkan sebagai rancangan 'final', Iran tidak menuntut agar IRGC dihapus dari daftar Organisasi Teroris Asing Departemen Luar Negeri AS.

"Versi teks saat ini, dan apa yang mereka tuntut, membatalkannya," kata pejabat itu, mencatat bahwa AS telah berulang kali dan secara konsisten menolak permintaan tersebut.

"Jadi jika kita lebih dekat dengan kesepakatan, itu sebabnya," imbuhnya seperti dikutip dari media yang berbasis di AS itu, Minggu (21/8/2022).

Tidak hanya itu, menurut pejabat itu, Iran juga membatalkan tuntutan terkait delisting beberapa perusahaan yang terkait dengan IRGC.

"Presiden telah tegas dan konsisten bahwa dia tidak akan mencabut penetapan teroris Korps Pengawal Revolusi Iran," Pejabat itu menambahkan.



Tetapi pejabat itu mengatakan bahwa sementara kesepakatan sekarang lebih dekat daripada dua minggu lalu, hasilnya tetap tidak pasti karena beberapa celah tetap ada.

"Presiden Biden hanya akan menyetujui kesepakatan yang memenuhi kepentingan keamanan nasional kita," ujarnya.

Sementara itu pejabat senior lainnya mengatakan kemajuan dari titik ini ke depan bisa lambat. Tetapi tampaknya ada lebih banyak momentum sekarang daripada tahun lalu.

teroris untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Ditanya pada bulan Juli dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 Israel apakah dia masih berkomitmen untuk mempertahankan IRGC dalam daftar, bahkan jika itu berarti membunuh kesepakatan untuk selamanya, Biden menjawab: "Ya."

Kebijakan tersebut adalah salah satu dari beberapa keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh mantan Presiden Donald Trump yang dipertahankan Biden. Pemerintahan Trump menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris pada 2019 sebagai bagian dari "kampanye tekanan maksimum" yang diberlakukan setelah Trump menarik AS dari perjanjian nuklir pada tahun 2018.

Pemerintahan Biden juga terus menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran karena pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir telah berlangsung lama.

Sementara AS merasa satu hambatan utama telah dihilangkan, masih ada beberapa hal lain yang mencuat. Itu termasuk keinginan Teheran untuk jaminan kompensasi jika presiden AS di masa depan menarik diri dari kesepakatan, dan permintaannya agar penyelidikan tiga tahun oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terhadap program nuklirnya ditutup.



Presiden Joe Biden telah bersikeras selama berbulan-bulan bahwa dia tidak akan mencabut penetapan IRGC sebagai
"Posisi pemerintahan Biden tentang masalah itu tidak berubah," kata para pejabat kepada CNN.

Para pejabat itu mengatakan Iran masih harus menjelaskan kepada IAEA mengapa bahan nuklir yang tidak dideklarasikan — jejak uranium — ditemukan di situs-situs Iran pada 2019.

"Dan AS juga telah menjelaskan kepada Iran bahwa Iran tidak dapat mengikat pemerintahan masa depan dengan kesepakatan itu, atau menjanjikan kompensasi jika seorang presiden AS mundur," kata para pejabat.

Sementara itu, secara politis, oposisi Partai Republik terhadap kesepakatan di AS tetap kuat, bahkan jika penghapusan IRGC bukan bagian dari kesepakatan. Oposisi itu hanya tumbuh dalam beberapa pekan terakhir dengan Departemen Kehakiman meluncurkan tuduhan terhadap seorang warga Iran yang merencanakan untuk membunuh mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, dan serangan terhadap penulis Salman Rushdie yang dipuji oleh pejabat Iran.

Partai Republik juga bersikeras bahwa mereka akan mencoba untuk memblokir keringanan sanksi yang mungkin didapat Iran karena kembali ke JCPOA.

"Kesepakatan mereka membongkar sanksi terhadap ekonomi Iran dan membanjiri rezim dengan ratusan miliar dolar, bahkan ketika Iran berusaha untuk memburu dan membunuh mantan pejabat Amerika dan pembangkang di tanah Amerika," kata Senator Republik Ted Cruz dari Texas kepada CNN.

Cruz menambahkan bahwa dia berkomitmen untuk memblokir dan membalikkan kesepakatan bencana ini.



Untuk saat ini, kata seorang pejabat, AS secara pribadi telah menyampaikan feedback kepada Eropa. Tetapi AS belum secara resmi menanggapi rancangan Uni Eropa dan Iran, kata pejabat pemerintah lainnya.

"Seperti yang kami lakukan di pemerintahan Biden, kami mengerjakan pekerjaan rumah kami," kata salah satu pejabat senior pemerintahan.

"Kami sedang berkonsultasi dengan para ahli kami di antarlembaga. Dan ketika kami telah menyiapkan tanggapan, kami akan mengirimkannya kembali," imbuhnya.