NATO Siap Campur Tangan di Kosovo jika Ketegangan Memburuk

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali janjinya bahwa blok tersebut akan campur tangan jika "stabilitas" terancam di Kosovo.

Janji itu diungkapkan selama konferensi pers dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic pada Rabu (17/8/2022).

"Jika stabilitas terancam, KFOR siap campur tangan dan akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memastikan lingkungan yang aman dan terjamin serta kebebasan bergerak bagi semua orang Kosovo," papar dia.



Pemimpin aliansi militer itu meminta “semua pihak menahan diri dan menghindari kekerasan,” dengan alasan diplomasi adalah satu-satunya jalan ke depan.

Dia bahkan mengancam intervensi militer di bawah mandat PBB jika kedua pihak tidak mematuhi dialog yang dimediasi Uni Eropa.

Stoltenberg akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Kosovo Albin Kurti pada Rabu, sementara Vucic dan Kurti akan bertemu pada Kamis di Brussels untuk melanjutkan dialog.

Ketegangan antara Serbia dan Kosovo memuncak setelah provinsi itu mengesahkan undang-undang yang mengharuskan orang Serbia menukar paspor mereka dengan dokumen khusus yang dikeluarkan Kosovo dan mengganti plat nomor Serbia mereka dengan plat yang dikeluarkan di Kosovo.

Stoltenberg awalnya mengatakan kepada Vucic bahwa NATO akan campur tangan di Kosovo jika stabilitas terancam selama panggilan telepon pada 3 Agustus, menegaskan komunike dari misi NATO ke Kosovo yang dikeluarkan pekan sebelumnya.

Pengumuman undang-undang baru itu disertai polisi khusus bersenjata lengkap yang mengambil kendali atas dua penyeberangan perbatasan dengan Serbia, yang menyebabkan warga Serbia setempat mendirikan penghalang jalan sebagai protes dan pemerintah Vucic mengeluarkan pernyataan yang mengutuk perilaku Pristina.

Pasukan penjaga perdamaian NATO dikerahkan untuk meredakan ketegangan, dan pemerintah Kurti setuju menunda penerapan undang-undang baru sebagai imbalan bagi para pengunjuk rasa yang membongkar barikade mereka.

Rusia menuduh Barat memicu ketegangan antara Serbia dan provinsi yang memisahkan diri, mengklaim letusan itu bertujuan melemahkan satu-satunya negara Eropa yang tidak sepakat dengan NATO dan memaksanya mengadopsi sanksi anti-Rusia yang dianut seluruh benua.

Kosovo, di sisi lain, menyalahkan Rusia atas eskalasi tersebut, dengan alasan Moskow berusaha mengalihkan perhatian dari perang di Ukraina.