Diburu FBI di Rumah Donald Trump, Dokumen Senjata Nuklir untuk Arab Saudi?
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 15:44 WIB
loading...
A
A
A
"Tetapi informasi nuklir tertentu akan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi Arab Saudi dan pemerintah lainnya," ujarnya, seperti dikutip dari Newsweek, Sabtu (13/8/2022).
Profesor hukum Universitas Fordham Jed Shugerman men-tweet: "Mengapa Trump ingin menyimpan dokumen nuklir? Sudah waktunya untuk meninjau tuduhan menakjubkan Komite Pengawasan DPR 2019 tentang korupsi nuklir antara pemerintahan Trump dan Saudi/Qatar."
Laporan komite itu membuat sejumlah tuduhan terhadap pemerintahan Trump, termasuk bahwa dia mencoba untuk mempercepat transfer teknologi nuklir AS yang sangat sensitif ke Arab Saudi. Ini tanpa tinjauan Kongres dan berpotensi melanggar Undang-Undang Energi Atom yang membatasi ekspor teknologi nuklir AS.
Laporan itu juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara Gedung Putih dan Riyadh setelah pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi, yang disambut dengan "pengecualian oleh Presiden Trump dan pejabat tinggi Administrasi Trump lainnya."
Laporan itu mengatakan: "Di AS, kepentingan komersial swasta yang kuat telah menekan secara agresif untuk transfer teknologi nuklir yang sangat sensitif ke Arab Saudi, dan ini menimbulkan potensi risiko bagi keamanan nasional AS jika tidak ada perlindungan yang memadai."
"Entitas komersial ini akan meraup miliaran dolar melalui kontrak yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian fasilitas nuklir di Arab Saudi," imbuh laporan tersebut.
Namun, pada Juli 2019, staf Komite Pengawas DPR dari Partai Republik menolak klaim Partai Demokrat bahwa pemerintahan Trump melakukan kesalahan dalam berurusan dengan Kerajaan Arab Saudi.
Profesor hukum Universitas Fordham Jed Shugerman men-tweet: "Mengapa Trump ingin menyimpan dokumen nuklir? Sudah waktunya untuk meninjau tuduhan menakjubkan Komite Pengawasan DPR 2019 tentang korupsi nuklir antara pemerintahan Trump dan Saudi/Qatar."
Laporan komite itu membuat sejumlah tuduhan terhadap pemerintahan Trump, termasuk bahwa dia mencoba untuk mempercepat transfer teknologi nuklir AS yang sangat sensitif ke Arab Saudi. Ini tanpa tinjauan Kongres dan berpotensi melanggar Undang-Undang Energi Atom yang membatasi ekspor teknologi nuklir AS.
Laporan itu juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara Gedung Putih dan Riyadh setelah pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi, yang disambut dengan "pengecualian oleh Presiden Trump dan pejabat tinggi Administrasi Trump lainnya."
Laporan itu mengatakan: "Di AS, kepentingan komersial swasta yang kuat telah menekan secara agresif untuk transfer teknologi nuklir yang sangat sensitif ke Arab Saudi, dan ini menimbulkan potensi risiko bagi keamanan nasional AS jika tidak ada perlindungan yang memadai."
"Entitas komersial ini akan meraup miliaran dolar melalui kontrak yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian fasilitas nuklir di Arab Saudi," imbuh laporan tersebut.
Namun, pada Juli 2019, staf Komite Pengawas DPR dari Partai Republik menolak klaim Partai Demokrat bahwa pemerintahan Trump melakukan kesalahan dalam berurusan dengan Kerajaan Arab Saudi.
Lihat Juga :
