Korea Utara Klaim Tidak Ada Kemunculan Kasus Demam Baru

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) pada Sabtu (30/7/2022) melaporkan tidak ada kasus demam baru di negara tersebut. Ini adalah pertama kalinya sejak Korut tiba-tiba mengakui wabah COVID-19 domestik pertamanya dan menempatkan 26 juta warganya di bawah pembatasan yang lebih kejam pada bulan Mei.

Media pemerintah Korut, KCNA melaporkan, Pusat anti-epidemi telah menemukan nol pasien demam dalam periode 24 jam terakhir, mempertahankan total beban kasus negara itu sekitar 4,8 juta. Jumlah kematiannya tetap di 74, dengan tingkat kematian 0,0016 persen yang akan menjadi yang terendah di dunia jika benar.



Ada keraguan luas di luar tentang keakuratan statistik Korut, karena jumlah kematian yang dilaporkan terlalu rendah dan kasus demam hariannya turun terlalu cepat baru-baru ini. Beberapa ahli mengatakan Korut kemungkinan telah memanipulasi skala penyakit dan kematian untuk membantu pemimpin Kim Jong-un mempertahankan kendali mutlak di tengah meningkatnya kesulitan ekonomi.

Terlepas dari klaim nol kasus, tidak jelas apakah dan seberapa cepat Korut akan secara resmi menyatakan kemenangan atas COVID-19 dan mencabut pembatasan terkait pandemi, karena para ahli mengatakan negara itu bisa menghadapi kebangkitan virus akhir tahun ini seperti banyak negara lain.

KCNA juga melaporkan, Korut telah mengintensifkan dan meningkatkan sistem anti-epidemi untuk menjaga dari subvarian virus corona dan penyakit lain seperti cacar monyet yang terjadi di negara lain.

“Kekuatan organisasi dan kesatuan yang unik bagi masyarakat (Korea Utara) sepenuhnya ditampilkan dalam perjuangan untuk membawa kemenangan dalam kampanye anti-epidemi darurat,” sebut laporan KCNA.



Klaim nol kasus Korea Utara dapat memiliki makna simbolis dalam upayanya untuk membangun citra Jong-un sebagai pemimpin yang telah menekan wabah lebih cepat daripada negara lain. Jong-un akan membutuhkan kredensial seperti itu untuk mengumpulkan dukungan publik yang lebih besar untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh penutupan perbatasan terkait pandemi, sanksi PBB dan salah urusnya sendiri, kata pengamat.

“Di Korea Utara, perawatan kesehatan masyarakat dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan aspek itu telah terungkap lagi dalam wabah COVID-19,” kata Ahn Kyung-su, kepala DPRKHEALTH.ORG, sebuah situs web yang berfokus pada masalah kesehatan di Korea Utara.

“Sejak mereka memulai dengan data yang dimanipulasi, mereka sekarang mengakhiri wabah dengan data yang dimanipulasi,” lanjutnya.