AS Tuding Rusia dan Iran Lakukan Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menempatkan Rusia pada daftar negara-negara yang terlibat dalam "kebijakan atau pola" perdagangan manusia dan kerja paksa, atau yang pasukan keamanannya dan kelompok bersenjata yang didukung pemerintah merekrut atau menggunakan tentara anak.

Departemen Luar Negeri AS memasukkan daftar tersebut dalam laporan perdagangan manusia tahunannya, yang untuk pertama kalinya ditampilkan di bawah mandat kongres 2019 bagian “Perdagangan Orang yang Disponsori Negara”.



Rusia sering muncul di seluruh laporan karena invasi 24 Februari ke Ukraina, dan apa yang disebut dokumen itu sebagai kerentanan terhadap perdagangan jutaan pengungsi Ukraina di negara-negara tempat mereka melarikan diri.

"Jutaan orang Ukraina harus meninggalkan rumah mereka, beberapa meninggalkan negara itu sama sekali, sebagian besar hanya membawa apa yang bisa mereka bawa," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah upacara saat dia mempresentasikan laporan tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (19/7/2022).

“Itu membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi,” lanjut Blinken. Blinken mengatakan saat ini ada hampir 25 juta korban perdagangan manusia di seluruh dunia. Kedutaan Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tuduhan laporan tersebut.

Selain Rusia, bagian sponsor negara yang baru mencantumkan Afghanistan, Burma, Kuba, Iran, Korea Utara, dan lima negara lain dengan "'kebijakan atau pola' perdagangan manusia yang terdokumentasi," kerja paksa di sektor-sektor yang berafiliasi dengan pemerintah, seksual perbudakan di kamp-kamp pemerintah atau yang mempekerjakan atau merekrut tentara anak.



Laporan tersebut berisi daftar terpisah dari 12 negara yang mempekerjakan atau merekrut tentara anak-anak, termasuk Rusia dan beberapa di antaranya termasuk dalam bagian sponsor negara yang baru.

Laporan itu tidak menjelaskan mengapa masing-masing pemerintah dimasukkan. Namun, bab masing-masing negara dalam laporan tersebut merinci skala perdagangan di masing-masing dan bagaimana mereka menanganinya, dengan laporan tersebut memeringkat upaya masing-masing negara menurut empat tingkatan.

Moskow, kata bab Rusia, “secara aktif terlibat dalam kerja paksa” pekerja migran Korea Utara, termasuk dengan mengeluarkan visa kepada ribuan orang dalam upaya nyata untuk menghindari resolusi PBB yang menuntut pemulangan mereka.

Ia juga mengutip laporan bahwa setelah merebut sebagian wilayah Donbas timur Ukraina pada tahun 2014, separatis pimpinan Rusia menggunakan anak-anak untuk menjaga pos pemeriksaan dan melayani sebagai pejuang dan di pos lainnya.