Koalisi Pemerintahan Kolaps, PM Italia Akan Mengundurkan Diri
loading...
Perdana Menteri Italia Matteo Draghi. Foto/The Guardian
A
A
A
ROMA - Perdana Menteri (PM) Italia , Mario Draghi, mengatakan akan mengundurkan diri setelah Gerakan Bintang Lima (M5S), sebuah partai kunci dalam koalisinya, menolak mosi percaya yang penting, memicu krisis politik yang dapat membuka jalan bagi pemilihan umum lebih awal.
Pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang biaya hidup yang kontroversial disahkan di Senat Italia, tetapi Draghi mengatakan: “Pakta kepercayaan yang mendasari pemerintah telah gagal."
“Dalam beberapa hari terakhir telah ada komitmen tertinggi dari saya untuk melanjutkan jalan bersama, juga berusaha memenuhi kebutuhan yang telah diajukan kepada saya oleh kekuatan politik,” ujarnya.
“Terlihat dari debat dan pemungutan suara hari ini di parlemen, upaya ini tidak cukup. Dari pidato pelantikan saya, saya selalu mengatakan bahwa eksekutif ini hanya akan maju jika ada prospek yang jelas untuk dapat menjalankan program pemerintah yang telah dipilih oleh kekuatan politik. Kekompakan ini sangat mendasar untuk menghadapi tantangan bulan-bulan ini. Kondisi ini tidak ada lagi,” tuturnya seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (15/7/2022).
Mantan kepala Bank Sentral Eropa itu bertemu dengan presiden, Sergio Mattarella, setelah pemungutan suara dan diharapkan akan memberikan pengunduran dirinya. Namun, tidak jelas apakah Mattarella akan menerimanya.
Baca juga: Via Email, Presiden Sri Lanka Ajukan Pengunduran Diri
"Ini langkah formal," kata Wolfango Piccoli, co-president perusahaan riset yang berbasis di London, Teneo.
“Pertanyaannya kemudian adalah apakah tawaran pengunduran diri akan ditolak, dan Mattarella menyuruhnya kembali ke parlemen, karena dia masih memiliki mayoritas, atau Draghi mengatakan, ‘Pengalaman saya sudah berakhir dan saya sudah selesai,’” imbuhnya.
Gerakan Bintang Lima, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Giuseppe Conte, memboikot pemungutan suara pada RUU biaya hidup sebesar 26 miliar Euro, dengan alasan bahwa dana yang disisihkan untuk membantu rumah tangga dan bisnis yang terkena inflasi dan kenaikan biaya energi tidak mencukupi.
RUU itu juga mencakup ketentuan yang memungkinkan otoritas Roma membangun insinerator besar untuk sampah ibukota Italia, sebuah proyek yang selalu ditentang oleh M5S.
Pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang biaya hidup yang kontroversial disahkan di Senat Italia, tetapi Draghi mengatakan: “Pakta kepercayaan yang mendasari pemerintah telah gagal."
“Dalam beberapa hari terakhir telah ada komitmen tertinggi dari saya untuk melanjutkan jalan bersama, juga berusaha memenuhi kebutuhan yang telah diajukan kepada saya oleh kekuatan politik,” ujarnya.
“Terlihat dari debat dan pemungutan suara hari ini di parlemen, upaya ini tidak cukup. Dari pidato pelantikan saya, saya selalu mengatakan bahwa eksekutif ini hanya akan maju jika ada prospek yang jelas untuk dapat menjalankan program pemerintah yang telah dipilih oleh kekuatan politik. Kekompakan ini sangat mendasar untuk menghadapi tantangan bulan-bulan ini. Kondisi ini tidak ada lagi,” tuturnya seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (15/7/2022).
Mantan kepala Bank Sentral Eropa itu bertemu dengan presiden, Sergio Mattarella, setelah pemungutan suara dan diharapkan akan memberikan pengunduran dirinya. Namun, tidak jelas apakah Mattarella akan menerimanya.
Baca juga: Via Email, Presiden Sri Lanka Ajukan Pengunduran Diri
"Ini langkah formal," kata Wolfango Piccoli, co-president perusahaan riset yang berbasis di London, Teneo.
“Pertanyaannya kemudian adalah apakah tawaran pengunduran diri akan ditolak, dan Mattarella menyuruhnya kembali ke parlemen, karena dia masih memiliki mayoritas, atau Draghi mengatakan, ‘Pengalaman saya sudah berakhir dan saya sudah selesai,’” imbuhnya.
Gerakan Bintang Lima, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Giuseppe Conte, memboikot pemungutan suara pada RUU biaya hidup sebesar 26 miliar Euro, dengan alasan bahwa dana yang disisihkan untuk membantu rumah tangga dan bisnis yang terkena inflasi dan kenaikan biaya energi tidak mencukupi.
RUU itu juga mencakup ketentuan yang memungkinkan otoritas Roma membangun insinerator besar untuk sampah ibukota Italia, sebuah proyek yang selalu ditentang oleh M5S.
Lihat Juga :
