Swiss Larang Anggota NATO Kirim Senjata ke Ukraina

BERN - Pemerintah Swiss memveto permintaan Denmark untuk memasok Ukraina dengan kendaraan lapis baja buatan Swiss,merujuk pada kebijakan netralitasnya, kantor berita SRF melaporkan.

Kopenhagen berencana untuk menyumbangkan pengangkut personel lapis baja Piranha III ke Ukraina untuk digunakan dalam konflik dengan Rusia . Bagaimanapun, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi menolak permintaan untuk mengirim sekitar 20 kendaraan itu ke Kiev.

Denmark sebelumnya berkomitmen untuk tidak mengekspor kembali senjata buatan Swiss ke negara lain tanpa persetujuan Bern.

Sementara Swiss sebagian telah meninggalkan kebijakan netralitas lamanya setelah bergabung dengan sanksi terhadap Rusia atas serangan militer terhadap Ukraina, Bern mengatakan netralitasnya tidak mengizinkan penyediaan senjata untuk digunakan di zona konflik.



Menurut laporan SRF, Dewan Federal Swiss dapat mengubah pendiriannya mengenai masalah ini atau Jumat depan, dengan sejumlah anggota parlemen mengatakan ada beberapa kelonggaran dalam Undang-Undang Materi Perang negara itu.

Dalam pandangan mereka, undang-undang tersebut memungkinkan Bern untuk mengizinkan negara lain mengekspor kembali persenjataan mereka ke zona konflik dalam keadaan tertentu.

Namun, beberapa analis tidak setuju. Jean-Marc Rickli, kepala Risiko dan Kemunculan Risiko Global di Pusat Kebijakan Keamanan Jenewa, percaya bahwa pemerintah dibenarkan secara hukum dalam melarang ekspor kembali persenjataan Swiss ke Ukraina.

"Mengingat netralitas Swiss, menyetujui ekspor akan menjadi pelanggaran hukum internasional serta hukum domestik Swiss,” katanya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (1/6/2022).



Atas dasar yang sama, Swiss sebelumnya memveto penyediaan amunisi buatan Swiss yang digunakan dalam tank anti-pesawat Gepard Jerman ke Kiev.

Meskipun demikian, tekanan pada Swiss untuk menunjukkan fleksibilitas dalam masalah ini telah meningkat selama beberapa waktu. Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck baru-baru ini mengatakan kepada Forum Ekonomi Dunia bahwa dia menginginkan “dukungan maksimal” untuk Ukraina.

Sampai saat ini Jerman juga tidak mau memasok senjata ke zona konflik, sikap yang berubah setelah serangan Moskow di Ukraina

“Invasi Rusia ke Ukraina menandai titik balik. Ini mengancam seluruh tatanan pasca-perang kami," kata Kanselir Jerman Olaf Scholz pada akhir Februari lalu, menambahkan bahwa Berlin akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Kiev.

Saat itu, Jerman setuju untuk mengirimkan sistem antipesawat Gepard ke Ukraina, serta sejumlah howitzer self-propelled PzH 2000.



Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Moskow mengakui republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Sejak itu, Kremlin menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Namun Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.