Anggaran Militer Dipangkas, RI Cs Rentan dalam Konflik Teritorial vs China

Tetapi pasukan 10 anggota blok ASEAN jauh dari China dalam hal kualitas dan kuantitas.

Beijing bulan lalu mengumumkan kenaikan 6,6 persen dalam anggaran militer tahunannya hingga 1,27 triliun yuan (USD179 miliar), bahkan itu dilakukan di tengah penurunan pendapatan untuk pertama kalinya dalam 44 tahun.

Dengan mengingat hal ini, negara-negara ASEAN kemungkinan memiliki sedikit pilihan selain mengandalkan Amerika Serikat (AS) yang tidak terlihat ramah pada pengamanan jalur-jalur laut Beijing dari Laut China Selatan hingga Samudra Hindia.

Indonesia baru-baru ini mengerahkan kapal perang dan pesawat tempur di ke sekitar Kepulauan Natuna di sekitar Laut China Selatan. Di sekitar wilayah itulah kapal Penjaga Pantai China beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

China, di sisi lain, merencanakan latihan militer besar-besaran di Laut China Selatan pada awal musim panas ini.

Beijing mengatakan kepada pemerintah Indonesia pada 2 Juni bahwa pihaknya bersedia untuk menegosiasikan solusi atas tumpang tindih antara "nine-dash line" Beijing, di mana China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, dan ZEE di sekitar Kepulauan Natuna.

Jakarta menolak tawaran itu, dan menyatakan bahwa di bawah hukum internasional China tidak memiliki hak atas perairan di sekitar Kepulauan Natuna.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berbicara pada Kamis lalu dengan Laksamana Phil Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik AS, untuk mengonfirmasi penjadwalan ulang latihan bersama yang telah direncanakan untuk tahun ini.

Namun pengumuman itu kemungkinan dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada China bahwa ASEAN dekat dengan Washington. (Baca juga: China Usir Kapal Perang AS Bersenjata Rudal dari Laut China Selatan )

Namun, China tetap teguh pada "kepentingan intinya", seperti Laut China Selatan dan Taiwan—sejak Presiden Xi Jinping mengatakan pada bulan Maret bahwa wabah virus corona baru pada dasarnya terkendali.