Militer Pakistan Sangkal Konspirasi AS Lengserkan Imran Khan
Jum'at, 15 April 2022 - 20:17 WIB
loading...
Militer Pakistan sangkap konspirasi AS lengserkan Imran Khan. Foto/Bloomberg
A
A
A
ISLAMABAD - Militer Pakistan menepis tuduhan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang terguling bahwa Amerika Serikat (AS) telah bersekongkol untuk menggulingkannya dalam mosi tidak percaya parlemen.
Khan (69), yang memimpin negara Asia Selatan bersenjata nuklir berpenduduk 220 juta orang selama tiga setengah tahun, menuduh Washington mendukung penggulingannya karena dia telah mengunjungi Moskow melawan saran AS. Washington membantah tuduhan itu.
Khan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari, hari dimana pasukan Rusia secara brutal menginvasi negara tetangganya Ukraina.
Khan awalnya memblokir langkah mosi tidak percaya itu, dengan mengatakan sebuah forum para pemimpin sipil dan militer, Komite Keamanan Nasional (NSC), telah mendukung dugaan konspirasi tersebut.
Namun juru bicara militer, Mayor Jenderal Babar Iftikhar, membantahnya.
"Anda dapat melihat dengan jelas apakah ada kata konspirasi dalam pernyataan itu. Saya rasa tidak," katanya dalam konferensi pers seperti dikutip dari Al Araby, Jumat (15/4/2022).
Iftikhar mengacu pada pernyataan NSC bulan ini yang menyatakan keprihatinan atas bahasa non-diplomatik yang digunakan dalam kabel dari "negara asing", yang secara luas dianggap berarti Amerika Serikat, tentang mosi tidak percaya.
Baca juga: AS Ucapkan Selamat ke Sharif sebagai PM Pakistan setelah Imran Khan Digulingkan
Iftikhar juga membantah pernyataan Khan bahwa kepala staf militer, Jenderal Qamar Javed Bajwa, telah menawarkan untuk membantu menengahi kebuntuannya dengan oposisi.
Sebaliknya, katanya, Khan telah meminta Bajwa untuk menyampaikan kepada oposisi atas namanya bahwa dia akan mengadakan pemilihan umum cepat jika mosi tidak percaya itu ditarik.
"(Bajwa) pergi ke oposisi dan mengajukan permintaan ini di depan mereka, dan setelah diskusi rinci mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil langkah seperti itu, dan bahwa 'kami akan melanjutkan seperti yang telah kami rencanakan'," kata Iftikhar.
Dia juga mengklarifikasi bahwa Amerika Serikat tidak pernah meminta pangkalan militer di Pakistan setelah penarikan pasukan pimpinan AS dari Afghanistan Agustus lalu.
Baca juga: Shehbaz Sharif Resmi Pimpin Pakistan sebagai Perdana Menteri Baru
Partai Khan mengatakan bahwa Washington berbalik melawannya setelah dia mengatakan "sama sekali tidak" dalam sebuah wawancara TV sebagai tanggapan atas pertanyaan apakah dia akan memberikan pangkalan itu kepada Amerika.
Majelis rendah parlemen Pakistan akhirnya memberikan suara mendukung pencopotan Khan dari jabatannya pada Minggu lalu.
Partai-partai oposisi dan analis mengatakan militer membantu Khan memenangkan pemilu pada 2018, yang dibantah keduanya, tetapi dukungan itu berkurang setelah perselisihan mengenai penunjukan kepala intelijen negara itu akhir tahun lalu.
Mantan menteri informasi Khan, Fawad Chaudhry, menyerukan pembentukan komisi yudisial untuk menyelidiki tuduhan bahwa AS berkonspirasi untuk menggulingkan Khan.
Baca juga: Rusia: AS Hukum PM Pakistan Imran Khan karena Kebijakan Luar Negerinya
Khan telah menyiarkan tuduhan konspirasi dalam demonstrasi publiknya, menuntut percepatan pemilu cepat.
Pemilihan umum parlemen berikutnya sendirinya dijadwalkan pada 2023.
Khan (69), yang memimpin negara Asia Selatan bersenjata nuklir berpenduduk 220 juta orang selama tiga setengah tahun, menuduh Washington mendukung penggulingannya karena dia telah mengunjungi Moskow melawan saran AS. Washington membantah tuduhan itu.
Khan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari, hari dimana pasukan Rusia secara brutal menginvasi negara tetangganya Ukraina.
Khan awalnya memblokir langkah mosi tidak percaya itu, dengan mengatakan sebuah forum para pemimpin sipil dan militer, Komite Keamanan Nasional (NSC), telah mendukung dugaan konspirasi tersebut.
Namun juru bicara militer, Mayor Jenderal Babar Iftikhar, membantahnya.
"Anda dapat melihat dengan jelas apakah ada kata konspirasi dalam pernyataan itu. Saya rasa tidak," katanya dalam konferensi pers seperti dikutip dari Al Araby, Jumat (15/4/2022).
Iftikhar mengacu pada pernyataan NSC bulan ini yang menyatakan keprihatinan atas bahasa non-diplomatik yang digunakan dalam kabel dari "negara asing", yang secara luas dianggap berarti Amerika Serikat, tentang mosi tidak percaya.
Baca juga: AS Ucapkan Selamat ke Sharif sebagai PM Pakistan setelah Imran Khan Digulingkan
Iftikhar juga membantah pernyataan Khan bahwa kepala staf militer, Jenderal Qamar Javed Bajwa, telah menawarkan untuk membantu menengahi kebuntuannya dengan oposisi.
Sebaliknya, katanya, Khan telah meminta Bajwa untuk menyampaikan kepada oposisi atas namanya bahwa dia akan mengadakan pemilihan umum cepat jika mosi tidak percaya itu ditarik.
"(Bajwa) pergi ke oposisi dan mengajukan permintaan ini di depan mereka, dan setelah diskusi rinci mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil langkah seperti itu, dan bahwa 'kami akan melanjutkan seperti yang telah kami rencanakan'," kata Iftikhar.
Dia juga mengklarifikasi bahwa Amerika Serikat tidak pernah meminta pangkalan militer di Pakistan setelah penarikan pasukan pimpinan AS dari Afghanistan Agustus lalu.
Baca juga: Shehbaz Sharif Resmi Pimpin Pakistan sebagai Perdana Menteri Baru
Partai Khan mengatakan bahwa Washington berbalik melawannya setelah dia mengatakan "sama sekali tidak" dalam sebuah wawancara TV sebagai tanggapan atas pertanyaan apakah dia akan memberikan pangkalan itu kepada Amerika.
Majelis rendah parlemen Pakistan akhirnya memberikan suara mendukung pencopotan Khan dari jabatannya pada Minggu lalu.
Partai-partai oposisi dan analis mengatakan militer membantu Khan memenangkan pemilu pada 2018, yang dibantah keduanya, tetapi dukungan itu berkurang setelah perselisihan mengenai penunjukan kepala intelijen negara itu akhir tahun lalu.
Mantan menteri informasi Khan, Fawad Chaudhry, menyerukan pembentukan komisi yudisial untuk menyelidiki tuduhan bahwa AS berkonspirasi untuk menggulingkan Khan.
Baca juga: Rusia: AS Hukum PM Pakistan Imran Khan karena Kebijakan Luar Negerinya
Khan telah menyiarkan tuduhan konspirasi dalam demonstrasi publiknya, menuntut percepatan pemilu cepat.
Pemilihan umum parlemen berikutnya sendirinya dijadwalkan pada 2023.
(ian)
Lihat Juga :
