Turki: Kita Berada dalam Perang Dingin yang Baru

ANKARA - Juru bicara presiden Turki , Ibrahim Kalin, memperingatkan konflik di Ukraina telah menyebabkan "era baru Perang Dingin " dengan konsekuensi yang akan berlangsung selama beberapa dekade.

Lewat akun Twitternya, Kalin menyatakan bahwa krisis Ukraina terus semakin dalam. Menurutnya, pencarian keseimbangan kekuatan baru bersama dengan perhitungan keuntungan jangka pendek dalam perspektif jangka menengah dan panjang akan menyebabkan kerugian strategis yang besar dan drama kemanusiaan.

“Kita telah memasuki era baru perang dingin. Efek perang ini akan berlangsung selama beberapa dekade,” tulisnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/4/2022).



Kalin telah menjadi sekretaris pers untuk pemimpin negaranya Recep Tayyip Erdogan sejak 2014.

Sejak peluncuran serangan Moskow pada 24 Februari, Turki telah memegang posisi 'netral', mendesak pembicaraan damai, memperingatkan Barat agar tidak mengisolasi Rusia dan berusaha bertindak sebagai mediator antara Moskow dan Kiev.

Tidak seperti anggota lain dari blok pimpinan Amerika Serikat (AS), Ankara telah menolak untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan terus membuka saluran diplomatiknya dengan kedua belah pihak.



Selama beberapa minggu terakhir, yang telah menyaksikan ketegangan antara Rusia dan Barat tumbuh secara dramatis, kekhawatiran tentang ancaman 'Perang Dingin baru' telah disuarakan oleh banyak pihak.

Sementara AS dan sekutunya terus menyerukan "isolasi" Rusia sebagai tanggapan atas tindakan negara itu di Ukraina, Presiden Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa tidak ada negara yang dapat mempertahankan dominasi penuhnya sekarang, karena dunia telah menjadi jauh lebih kompleks daripada dulu selama Perang Dingin.

Pada akhir Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menuduh AS memiliki mentalitas Perang Dingin dan konfrontasi blok serta meminta Washington untuk mengubah praktik membangun musuh imajiner, mengabaikan masalah keamanan sah negara lain, dan memicu konfrontasi blok.



Rusia menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan berujung pada pengakuan Rusia terhadap republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.

Barat mengutuk serangan itu dan terus-menerus meningkatkan tekanan sanksi terhadap Moskow. Rusia telah menanggapi dengan tindakan balasan.