Shehbaz Sharif Resmi Pimpin Pakistan sebagai Perdana Menteri Baru
Senin, 11 April 2022 - 21:34 WIB
loading...
A
A
A
Perdana menteri yang baru itu berjanji membuat perubahan di Pakistan dengan menyebut pemilihannya sebagai "kemenangan demokrasi".
Perdana menteri baru itu juga menyebut pendahulunya sebagai "pembohong".
Sharif memperingatkan Pakistan saat ini menuju defisit anggaran dan perdagangan terbesar dalam sejarahnya setelah masa jabatan Imran Khan.
Anggota parlemen dari Gerakan Pakistan untuk Keadilan (Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI) yang dipimpin Imran Khan, memboikot pemilu dan keluar dari Majelis Nasional sebagai protes.
Kandidat partai untuk jabatan perdana menteri baru, mantan Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi, mengumumkan anggota parlemen PTI akan meninggalkan kursi Majelis Nasional mereka.
Voting berlangsung di tengah gejolak politik yang telah berlangsung lebih dari sepekan menyusul upaya partai-partai oposisi mengadakan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri saat itu Imran Khan.
Upaya tersebut, yang dilakukan pada 3 April, digagalkan setelah Khan menyarankan Presiden Arif Alvi membubarkan Majelis Nasional dan karenanya mengadakan pemilu lebih awal.
Langkah itu, bagaimanapun, dibatalkan Mahkamah Agung Pakistan, yang memutuskan langkah itu tidak konstitusional.
Perdana menteri baru itu juga menyebut pendahulunya sebagai "pembohong".
Sharif memperingatkan Pakistan saat ini menuju defisit anggaran dan perdagangan terbesar dalam sejarahnya setelah masa jabatan Imran Khan.
Anggota parlemen dari Gerakan Pakistan untuk Keadilan (Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI) yang dipimpin Imran Khan, memboikot pemilu dan keluar dari Majelis Nasional sebagai protes.
Kandidat partai untuk jabatan perdana menteri baru, mantan Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi, mengumumkan anggota parlemen PTI akan meninggalkan kursi Majelis Nasional mereka.
Voting berlangsung di tengah gejolak politik yang telah berlangsung lebih dari sepekan menyusul upaya partai-partai oposisi mengadakan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri saat itu Imran Khan.
Upaya tersebut, yang dilakukan pada 3 April, digagalkan setelah Khan menyarankan Presiden Arif Alvi membubarkan Majelis Nasional dan karenanya mengadakan pemilu lebih awal.
Langkah itu, bagaimanapun, dibatalkan Mahkamah Agung Pakistan, yang memutuskan langkah itu tidak konstitusional.
Lihat Juga :