Iran Ingin AS Cabut Beberapa Sanksi Sebelum Tercapainya Kesepakatan Nuklir
loading...
A
A
A
TEHERAN - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden harus mencabut beberapa sanksi terhadap Iran untuk menunjukkan niat baiknya guna menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional dengan Teheran. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran , Hossein Amirabdollahian, Minggu (10/4/2022).
Iran dan AS telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina selama setahun terakhir untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2018 dan kemudian dilanggar Iran dengan meningkatkan program nuklirnya.
Negosiasi kini terhenti karena Teheran dan Washington saling menyalahkan, karena gagal mengambil keputusan politik yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang tersisa.
“Jika Biden memiliki niat untuk mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan nuklir, dia harus mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunjukkan niat baiknya, alih-alih menerapkan sanksi pada badan hukum dan badan hukum di Iran,” kata Amirabdollahian, seperti dikutip dari Reuters.
“Dalam beberapa kesempatan, kami telah memberi tahu orang Amerika bahwa mereka harus mengajukan satu atau dua poin praktis sebelum kesepakatan apa pun, misalnya dengan melepaskan beberapa aset Iran yang ditahan di bank asing,” tambah Amirabdollahian.
Pekan lalu, Iran menyatakan AS bertanggung jawab atas jeda dalam pembicaraan antara Teheran dan kekuatan dunia di Wina yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 . Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, Senin (4/4/2022).
"Amerika bertanggung jawab atas penghentian pembicaraan ini, kesepakatan sangat dekat," kata Khatibzadeh pada konferensi pers mingguan, seperti dikutip dari Reuters. “Washington harus membuat keputusan politik untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Teheran "tidak akan menunggu selamanya". Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Kamis, bahwa sejumlah kecil masalah yang beredar tetap dalam pembicaraan nuklir. AS juga menambahkan bahwa tanggung jawab ada di Teheran untuk membuat keputusan tersebut.
Iran mengatakan bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan, termasuk soal tuntutan pada Washington untuk menghapus penunjukan organisasi teroris asing (FTO) terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran.
Iran dan AS telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina selama setahun terakhir untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2018 dan kemudian dilanggar Iran dengan meningkatkan program nuklirnya.
Negosiasi kini terhenti karena Teheran dan Washington saling menyalahkan, karena gagal mengambil keputusan politik yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang tersisa.
“Jika Biden memiliki niat untuk mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan nuklir, dia harus mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunjukkan niat baiknya, alih-alih menerapkan sanksi pada badan hukum dan badan hukum di Iran,” kata Amirabdollahian, seperti dikutip dari Reuters.
“Dalam beberapa kesempatan, kami telah memberi tahu orang Amerika bahwa mereka harus mengajukan satu atau dua poin praktis sebelum kesepakatan apa pun, misalnya dengan melepaskan beberapa aset Iran yang ditahan di bank asing,” tambah Amirabdollahian.
Pekan lalu, Iran menyatakan AS bertanggung jawab atas jeda dalam pembicaraan antara Teheran dan kekuatan dunia di Wina yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 . Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, Senin (4/4/2022).
"Amerika bertanggung jawab atas penghentian pembicaraan ini, kesepakatan sangat dekat," kata Khatibzadeh pada konferensi pers mingguan, seperti dikutip dari Reuters. “Washington harus membuat keputusan politik untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Teheran "tidak akan menunggu selamanya". Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Kamis, bahwa sejumlah kecil masalah yang beredar tetap dalam pembicaraan nuklir. AS juga menambahkan bahwa tanggung jawab ada di Teheran untuk membuat keputusan tersebut.
Iran mengatakan bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan, termasuk soal tuntutan pada Washington untuk menghapus penunjukan organisasi teroris asing (FTO) terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran.
(esn)