China Kecam Penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB

BEIJING - China buka suara terkait keputusannya memberikan suara menolak resolusi Majelis Umum PBB untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut China, penangguhan Rusia bermotivasi politik dan mengecam resolusi tersebut karena kurang transparan.

Resolusi itu diadopsi pada hari Kamis dengan 93 negara memberikan suara mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain. Setelah pemungutan suara, Rusia menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk meninggalkan Dewan HAM PBB sebelum masa jabatannya berakhir.

"Kami menentang politisasi dan instrumentalisasi masalah hak asasi manusia, praktik standar ganda selektif dan konfrontasi pada masalah hak asasi manusia, dan penggunaan masalah hak asasi manusia untuk menekan negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (9/4/2022).

Dia menambahkan bahwa proses penyusunan resolusi tidak terbuka atau transparan dan menilai hal itu hanya akan “menambah bensin ke api” dengan mengintensifkan ketegangan di antara para pihak serta memperburuk perpecahan di dalam PBB.

Wakil tetap Rusia di PBB, Gennady Kuzmin, menggambarkan resolusi tersebut sebagai langkah tidak sah dan bermotivasi politik yang dirancang sebagai hukuman demonstratif terhadap negara anggota PBB yang berdaulat yang menjalankan kebijakan internal dan eksternal yang independen.

Dalam menjelaskan keputusan Rusia untuk keluar dari badan PBB, ia menyatakan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia dimonopoli oleh satu kelompok negara yang memanfaatkan mekanisme untuk mencapai tujuan oportunistik mereka.



“Komitmen sejati Rusia untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia tidak membiarkan kita tetap menjadi bagian dari mekanisme internasional (ini),” ia menambahkan.

Inisiatif untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM PBB berasal dari Washington. Pada akhir Maret, sekelompok senator bipartisan Amerika meminta Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, untuk memperkenalkan resolusi tersebut.

AS mengutip dugaan pelanggaran hak asasi manusia Rusia di Ukraina sebagai pembenaran untuk langkah tersebut.

Sejak peluncuran operasi militernya di Ukraina pada 24 Februari, Moskow telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa mereka berusaha untuk meminimalkan korban dan hanya menyerang sasaran militer sebagai bagian dari tujuan yang dinyatakan demiliterisasi negara.