Polandia Kecewa Sanksi Anti-Rusia Tidak Berhasil, Ini Buktinya

WARSAWA - Pemulihan rubel Rusia menunjukkan sanksi terhadap Moskow tidak sesuai dengan tujuannya. Pernyataan itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki pada Sabtu (2/4/2022).

Sejumlah besar negara, termasuk anggota Uni Eropa (UE), memberlakukan pembatasan terhadap Rusia setelah menyerang Ukraina pada akhir Februari.

“Saya harus mengatakan ini dengan sangat jelas: sanksi yang kita berikan sejauh ini tidak berhasil. Bukti terbaik adalah nilai tukar rubel,” ujar Morawiecki, dilansir RT.com.



“Nilai tukar rubel, tes lakmus ini, telah kembali ke level sebelum agresi Rusia terhadap Ukraina. Apa artinya? Ini berarti bahwa semua tindakan ekonomi, keuangan, anggaran, dan moneter tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh beberapa pemimpin. Itu perlu dikatakan dengan sangat keras,” tegas dia, berbicara di pusat pengungsi Ukraina di Otwock dekat Warsawa, Polandia.



Polandia telah menganjurkan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina.



Awal pekan ini, perdana menteri men-tweet, “Sanksi itu seharusnya menghentikan Putin. Jika belum, itu berarti mereka (sanksi) tidak cukup kuat!”

Pada Maret, ketika negara-negara Barat mulai memberlakukan sanksi besar-besaran pada Rusia terkait agresi Ukraina, rubel jatuh ke posisi terendah dalam sejarah 132 per dolar dan 147 per euro.

Namun, pada akhir Maret, rubel diperdagangkan pada kisaran 85 per dolar dan 93 per euro, hampir sama dengan kurs sebelum Rusia meluncurkan kampanye militernya.

Mata uang rubel Rusia pulih setelah sejumlah langkah yang diambil Bank Sentral Rusia, dan pengumuman Moskow akan mengharuskan "negara-negara yang tidak bersahabat" untuk membayar gas dalam rubel.

Moskow menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.