China: NATO Seharusnya Dibubarkan pada 1991 setelah Soviet Bubar
loading...
A
A
A
BEIJING - China percaya NATO seharusnya dibubarkan setelah Uni Soviet tidak ada lagi. Pernyataan itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China pada Jumat (1/4/2022).
Juru bicara Kemlu China Zhao Lijian menyesalkan fakta bahwa blok militer pimpinan Amerika Serikat (AS) itu justru memperluas dan memojokkan Rusia, akhirnya memicu pertumpahan darah saat ini di Ukraina.
“Sebagai produk Perang Dingin, NATO seharusnya menjadi sejarah ketika Uni Soviet bubar,” ujar dia saat konferensi pers harian pada Jumat, ketika ditanya tentang peran NATO sebagai alat geopolitik AS yang dibuat juru bicara Kemlu Rusia Maria Zakharova.
Zhao mengatakan NATO memperluas ke timur di Eropa selama beberapa dekade, melanggar janji yang dibuat pada kepemimpinan Soviet.
“Hal ini mendorong Rusia ke sudut langkah demi langkah, sehingga pada akhirnya, NATO adalah penggagas dan promotor terbesar dari krisis Ukraina atas nama AS,” ujar dia.
Dia menambahkan, NATO harus merenungkan apa sebenarnya kontribusinya untuk keamanan Eropa.
Moskow mengutip ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO yang merayap ke Ukraina sebagai alasan utama mengapa Rusia menyerang negara itu pada akhir Februari.
Beijing setuju dengan pembenaran Rusia, bahkan ketika mengkritik penggunaan kekuatan militer sebagai metode untuk menyelesaikan masalah.
China telah berulang kali menuduh negara-negara Barat meningkatkan ketegangan dengan Rusia, dengan mengatakan penolakan Barat mengatasi masalah keamanan Moskow yang sah adalah penyebab krisis.
Beijing telah menolak bergabung dengan sanksi terhadap Rusia. China menyebut sanksi itu ilegal dan tidak mampu menyelesaikan masalah.
AS dan sekutunya menuduh China berada di "sisi sejarah yang salah" di Ukraina. Barat mengancam Beijing dengan hukuman jika mendukung kampanye militer Rusia.
Moskow menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik Donbass dengan paksa.
Juru bicara Kemlu China Zhao Lijian menyesalkan fakta bahwa blok militer pimpinan Amerika Serikat (AS) itu justru memperluas dan memojokkan Rusia, akhirnya memicu pertumpahan darah saat ini di Ukraina.
“Sebagai produk Perang Dingin, NATO seharusnya menjadi sejarah ketika Uni Soviet bubar,” ujar dia saat konferensi pers harian pada Jumat, ketika ditanya tentang peran NATO sebagai alat geopolitik AS yang dibuat juru bicara Kemlu Rusia Maria Zakharova.
Zhao mengatakan NATO memperluas ke timur di Eropa selama beberapa dekade, melanggar janji yang dibuat pada kepemimpinan Soviet.
“Hal ini mendorong Rusia ke sudut langkah demi langkah, sehingga pada akhirnya, NATO adalah penggagas dan promotor terbesar dari krisis Ukraina atas nama AS,” ujar dia.
Dia menambahkan, NATO harus merenungkan apa sebenarnya kontribusinya untuk keamanan Eropa.
Moskow mengutip ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO yang merayap ke Ukraina sebagai alasan utama mengapa Rusia menyerang negara itu pada akhir Februari.
Beijing setuju dengan pembenaran Rusia, bahkan ketika mengkritik penggunaan kekuatan militer sebagai metode untuk menyelesaikan masalah.
China telah berulang kali menuduh negara-negara Barat meningkatkan ketegangan dengan Rusia, dengan mengatakan penolakan Barat mengatasi masalah keamanan Moskow yang sah adalah penyebab krisis.
Beijing telah menolak bergabung dengan sanksi terhadap Rusia. China menyebut sanksi itu ilegal dan tidak mampu menyelesaikan masalah.
AS dan sekutunya menuduh China berada di "sisi sejarah yang salah" di Ukraina. Barat mengancam Beijing dengan hukuman jika mendukung kampanye militer Rusia.
Moskow menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik Donbass dengan paksa.
(sya)