Ukraina Marah, Tuduh Hongaria Ingin Rebut Tanahnya dan Dukung Rusia

KIEV - Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mempertanyakan apa yang dia gambarkan sebagai retorika "pro-Rusia" oleh Hongaria.

Menurut Vereshchuk, keinginan untuk "gas Rusia murah" atau bahkan perampasan tanah potensial bisa berada di balik kebijakan Hongaria atas konflik antara Moskow dan Kiev.

Dalam posting Facebook yang panjang, Vereshchuk mengklaim, “Bahkan tidak semua satelit Rusia dari bekas Uni Soviet berperilaku seperti yang dilakukan otoritas Hongaria.”

Baca juga: Gawat, AS Bahas Kemungkinan Penggunaan Senjata Nuklir dalam Krisis Ukraina

Dia mengatakan Hongaria tidak mendukung sanksi terhadap Rusia, menolak memberikan senjata kepada Ukraina, dan bahkan “tidak mengizinkan senjata dari negara lain melewati wilayah mereka.”

Baca juga: Rusia Beri Jawaban Tegas pada Gagasan Referendum Zelensky

“Faktanya, mereka mengatakan 'tidak' untuk semuanya. Sedikit lagi, dan retorika resmi Budapest akan benar-benar pro-Rusia. Apa ini? Ingin beberapa gas Rusia murah? Atau mungkin menginginkan Transcarpathia kita?” tulis Vereshchuk sebelum menyerukan Budapest untuk "bergabung dengan dunia beradab" dan "tidak mengulangi kesalahan Perang Dunia II ketika Hongaria membuat pilihan yang salah."

Baca juga: Zelensky: Kesepakatan Apapun dengan Rusia akan Lewati Referendum Rakyat

Sebelumnya pada Selasa, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hongaria Peter Szijjarto mengatakan negaranya tidak akan mendukung sanksi anti-Rusia yang akan merugikan kepentingannya sendiri, termasuk hukuman yang menargetkan gas dan minyak Rusia.

Dia juga menegaskan Hongaria menentang setiap proposal yang melibatkan pengiriman tentara NATO ke Ukraina atau menciptakan zona larangan terbang di atas negara itu.

Dia menjelaskan tindakan seperti itu akan meningkatkan risiko perang skala besar.

Meskipun pemerintah Hongaria telah mengutuk serangan Moskow terhadap Ukraina dan mendukung beberapa sanksi, pemerintah secara konsisten mempertahankan keinginannya "menjauhi" konflik dan menolak bergabung dengan negara lain dalam mengirim senjata ke Ukraina.

Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan mengakhiri konflik dengan wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri.

Rusia akhirnya mengakui keduanya sebagai negara merdeka, di mana mereka meminta bantuan militer.

Rusia menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Ukraina membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali dua republik Donbass dengan paksa.