Sejarah Sanksi yang Kini Menghajar Rusia, Ternyata Muncul sejak Perang Dunia I

Biasanya, sanksi ekonomi dijatuhkan oleh negara yang lebih besar dari segi ekonomi dan militer terhadap negara yang lebih kecil karena dua alasan.

Pertama, negara target dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara pemberi sanksi. Kedua, negara target dianggap memperlakukan warganya secara tidak adil atau melanggar hak asasi manusia (HAM). Ini yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk China, Korea Utara, Iran, Suriah, Rusia, Kuba, Venezuela, Afghanistan dan lain-lain.

Parahnya, penjatuhan sanksi di era sekarang sering dilakukan secara sepihak oleh negara besar tanpa mandat PBB. Contoh, AS merancang undang-undang sanksi yang menargetkan sektor senjata Rusia dengan alasan menjadi ancaman keamanan nasional Amerika meski menurut Moskow itu hanya karena persaingan bisnis persenjataan militer.

Efektivitas Sanksi Ekonomi

Menurut riset dari pakar Matthias Neuenkirch dan Florian Neumeier tahun 2015, sanksi ekonomi AS dan PBB memiliki dampak signifikan secara statistik terhadap ekonomi negara-negara target karena memangkas pertumbuhan PDB rata-rata 3 poin persentase per tahun.

Studi ini juga menyimpulkan bahwa efek negatif biasanya berlangsung selama sepuluh tahun dengan jumlah penurunan agregat dalam PDB per kapita negara target sebesar 25,5 persen.

Pemberlakuan sanksi terhadap lawan sebenarnya juga memengaruhi perekonomian negara yang memberlakukannya. Jika pembatasan impor diumumkan, konsumen di negara yang memberlakukan pembatasan tersebut kemungkinan memiliki pilihan barang yang terbatas.

Jika pembatasan ekspor diberlakukan atau jika sanksi melarang perusahaan di negara yang memberlakukan perdagangan dengan negara target, negara yang memberlakukan dapat kehilangan pasar dan peluang investasi ke negara lawan.

Dalam kasus sanksi banyak negara terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, dampaknya telah menjadi sorotan dunia selama berhari-hari. Kekayaan para oligarki Rusia di berbagai negara disita atau dibekukan, banyak perusahaan hengkang dari Rusia, dan banyak warga sipil Rusia di luar negeri tidak bisa menarik uang tunai dari ATM.

Kritik Terhadap Sanksi

Kebijakan sanksi sebagai "senjata" sebuah negara terhadap negara musuh sering menuai kritik dari kalangan pakar dan aktivis. Alasannya, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mencekik ekonomi negara target, tapi juga warga sipil yang sebenarnya tidak bersalah.

Kuba, Venezuela, Korea Utara adalah contoh nyata di mana warga sipil ikut menderita akibat sanksi yang dijatuhkan AS. Bahkan, warga sipil lebih terkena dampaknya ketimbang elite penguasa dari negara target.

Dewan Keamanan PBB secara umum telah menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi komprehensif sejak pertengahan 1990-an, sebagian karena kontroversi mengenai kemanjuran dan kerugian sipil yang dikaitkan dengan sanksi terhadap Irak.