Australia Jatuhkan Sanksi pada 33 Orang Kaya Rusia Termasuk Roman Abramovich

SYDNEY - Pemerintah Australia pada Senin (14/3/2022) mengumumkan penjatuhan sanksi baru yang akan berdampak pada 33 oligarki Rusia terkait invasi Moskow ke Ukraina . Di antara target itu adalah pemilik Chelsea Football Club; Roman Abramovich.

Dalam pengumuman yang menjadi berita utama di New York Times, Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan sanksi tersebut secara khusus ditargetkan pada 33 orang kaya Rusia.

“Sanksi yang diumumkan hari ini memperkuat komitmen Australia untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang telah mengumpulkan kekayaan pribadi yang sangat besar dan memiliki arti ekonomi dan strategis bagi Rusia, termasuk sebagai akibat dari hubungan mereka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Mereka termasuk Roman Abramovich, pemilik Chelsea Football Club, Alexey Miller CEO Gazprom, Dmitri Lebedev Ketua Rossiya, Sergey Chemezov Chair of Rostec, Nikolay Tokarev CEO Transneft, Igor Shuvalov Chairman Vnesheconombank (VEB.RF) dan Kirill Dmitriev CEO dari Russian Direct Investment Fund (RDIF)," papar Payne.



“Kami sangat mendukung pengumuman baru-baru ini oleh Kanada, Uni Eropa, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat tentang tindakan pembatasan lebih lanjut terhadap individu-individu penting Rusia," imbuh dia.

Sementara itu, Rusia menyatakan tidak akan meminta AS dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencabut sanksi. Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Vershinin mengatakan tekanan dari Barat dan seluruh dunia tidak akan mengubah arah Moskow terhadap Ukraina.

"Sanksi bukanlah keputusan kami. Sanksi dikenakan oleh mereka yang, seperti AS, dan-mari kita langsung-satelitnya, ingin menekan Rusia, menempatkan ekonomi kita dan orang Rusia biasa dalam situasi yang sangat sulit, melakukan ini sebagai hukuman atas keputusan politik berdaulat Rusia," kata Vershinin dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Izvestia.

Diplomat tersebut telah mencatat bahwa Rusia tidak akan meminta sanksi-sanksi itu dicabut, karena perintah terhadap negara tersebut tidak sah dan, selain itu, tidak efektif sebagai sarana untuk memberikan tekanan.

"Kami tidak akan meminta sanksi ini dicabut. Kami hanya akan mengembangkan ekonomi kami sendiri dan kemampuan kami untuk berkembang secara mandiri, mengandalkan teman dan orang yang berpikiran sama yang kami miliki," kata Vershinin.