Remehkan Barat, Putin: Rusia Kebal terhadap Berbagai Sanksi

MOSKOW - Tidak ada sanksi baru yang dapat menghalangi Rusia melakukan apa yang diinginkannya, karena Moskow telah berpengalaman menanganinya selama bertahun-tahun.

Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan hal itu seiring meningkatnya ancaman sanksi dari Barat terkait krisis Ukraina.

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, pada Jumat (18/2/2021), Putin mengklaim Moskow tidak mungkin menghindari sanksi Barat, karena sanksi itu tidak ditujukan untuk mengubah perilaku Kremlin.



Dalam pandangannya, sanksi Barat sebenarnya adalah rencana menghambat perkembangan ekonomi Rusia.



“Sanksi akan dikenakan dalam hal apa pun. Apakah mereka memiliki alasan hari ini, misalnya, sehubungan dengan peristiwa di Ukraina, atau tidak ada alasan, itu akan ditemukan,” papar Putin, dilansir RT.com pada Senin (21/2/2022).



Putin menambahkan, “Tujuannya berbeda. Dalam hal ini, tujuannya adalah memperlambat perkembangan Rusia dan Belarusia.”

Presiden Rusia juga menyatakan Moskow percaya sanksi ini tidak sah, menyebutnya sebagai alat persaingan tidak sehat Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

“Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” papar dia yang juga menuduh AS melakukan pendekatan selektif terhadap norma-norma internasional.

“Mereka hanya peduli jika itu menguntungkan mereka. Mereka selalu menafsirkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan (negara) lain,” ujar dia.

Putin menyatakan satu-satunya cara bagi Moskow dan Minsk untuk mengurangi dampak sanksi adalah dengan mengembangkan kerja sama ekonomi dan substitusi impor.

AS dan sekutu Eropanya memberlakukan sanksi terhadap Rusia pada 2014 menyusul peristiwa di Ukraina, ketika protes jalanan yang diwarnai kekerasan menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kiev.

Secara khusus, sanksi ekonomi diterapkan pada Moskow setelah Krimea diakui kembali ke Rusia setelah referendum.

Pemungutan suara berlangsung sebulan setelah peristiwa Maidan. Ukraina, serta sebagian besar dunia, menganggap referendum itu tidak sah.