Tak Terima Dijatuhkan Sanksi, Korut Peringatkan AS

SEOUL - Korea Utara (Korut) mengecam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden karena menjatuhkan sanksi baru terhadap negara itu atas uji coba rudal terbarunya. Korut pun memperingatkan tindakan yang lebih kuat dan lebih eksplisit jika Washington mempertahankan "sikap konfrontatif".

Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan kantor berita resmi KCNA, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya membela peluncuran rudal hipersonik baru-baru ini sebagai latihan pertahanan diri yang benar.

Juru bicara itu mengatakan sanksi baru itu menggarisbawahi niat AS yang bermusuhan yang bertujuan untuk "mengisolasi dan mencekik" Korut meskipun Washington berulang kali menyerukan Pyongyang untuk melanjutkan diplomasi yang terhenti karena ketidaksepakatan tentang pencabutan sanksi dan langkah-langkah perlucutan senjata nuklir.



Juru bicara itu menuduh AS mempertahankan sikap "seperti gangster." Ia mengatakan bahwa pengembangan rudal baru Korut adalah bagian dari upayanya untuk memodernisasi militernya.

Ia juga mengatakan bahwa Pyongyang tidak menargetkan negara tertentu atau mengancam keamanan tetangganya.

“Namun demikian, AS sengaja meningkatkan situasi bahkan dengan aktivasi sanksi independen, tidak puas dengan merujuk aktivitas DPRK yang adil ke Dewan Keamanan PBB,” kata juru bicara itu, menggunakan singkatan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

“Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah AS saat ini sedang menyuarakan tentang diplomasi dan dialog, ia masih asyik dengan kebijakannya untuk mengisolasi dan mencekik DPRK," imbuhnya.

"Jika AS mengadopsi sikap konfrontatif seperti itu, DPRK akan dipaksa untuk mengambil reaksi yang lebih kuat dan pasti terhadapnya,” kata juru bicara itu seperti dilansir dari AP, Jumat (14/1/2022).

Pemerintahan Biden pada hari Rabu menjatuhkan sanksi pada lima warga Korut atas peran mereka dalam memperoleh peralatan dan teknologi untuk program rudal sebagai tanggapannya terhadap uji coba rudal terbaru Pyongyang minggu ini.



Tidak hanya itu, AS juga akan mengusahakan sanksi baru yang akan dijatuhkan oleh PBB.

Pengumuman oleh Departemen Keuangan AS datang hanya beberapa jam setelah Korut mengatakan pemimpin Kim Jong-un mengawasi uji coba rudal hipersonik yang sukses pada hari Selasa yang dia klaim akan sangat meningkatkan “pencegah perang” nuklir negara itu.

Uji coba hari Selasa adalah demonstrasi kedua rudal hipersonik Korut dalam seminggu. Negara itu dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan uji coba rudal baru yang berpotensi berkemampuan nuklir yang dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan rudal di kawasan itu, karena terus memperluas kemampuan militernya di tengah pembekuan diplomasi dengan AS.



Senjata hipersonik, yang terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 5, atau lima kali kecepatan suara, dapat menimbulkan tantangan penting bagi sistem pertahanan rudal karena kecepatan dan kemampuan manuvernya.

Senjata semacam itu ada dalam daftar keinginan aset militer canggih yang diluncurkan Kim Jong-un awal tahun lalu bersama dengan rudal multi-hulu ledak, satelit mata-mata, rudal jarak jauh berbahan bakar padat, dan rudal nuklir yang diluncurkan dari kapal selam.

Namun, para ahli mengatakan Korut akan membutuhkan bertahun-tahun dan tes yang lebih sukses serta jarak jauh sebelum memperoleh sistem hipersonik yang kredibel.



Pemerintahan Biden, yang kebijakannya telah mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam fokus AS dari kontraterorisme dan apa yang disebut negara-negara jahat seperti Korut dan Iran ke menghadapi China, telah mengatakan pihaknya bersedia untuk melanjutkan pembicaraan dengan Korut kapan saja tanpa prasyarat.

Tetapi Korut sejauh ini menolak gagasan pembicaraan terbuka, dengan mengatakan AS harus terlebih dahulu menarik “kebijakan permusuhannya”, istilah yang digunakan Pyongyang untuk menggambarkan sanksi dan latihan militer bersama AS-Korea Selatan.

Upaya diplomatik pimpinan AS yang bertujuan meyakinkan Korut untuk meninggalkan program senjata nuklirnya runtuh pada 2019 setelah pemerintahan Trump menolak tuntutan Korut mencabut sanksi dengan imbalan penyerahan sebagian kemampuan nuklirnya.

Sejak saat itu, Kim Jong-un berjanji untuk lebih memperluas persenjataan nuklir yang ia lihat dengan jelas sebagai jaminan terkuatnya untuk bertahan hidup, meskipun ekonomi negara itu mengalami kemunduran besar di tengah penutupan perbatasan terkait pandemi dan sanksi yang dipimpin AS yang terus-menerus.