Lebih dari 5.000 Orang Ditangkap dalam Kerusuhan Kazakhstan

NUR SULTAN - Lebih dari 5.000 orang ditangkap selama aksi protes anti pemerintah di Kazakhstan . Hal itu diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan pada Minggu (9/1/2022).

"Pada titik ini, 5.135 orang telah ditangkap di seluruh Kazakhstan," kata Menteri Dalam Negeri Kazakhstan, Yerlan Turgumbayev, di saluran TV Khabar 24 seperti dilansir dari Deutsche Welle.

Berbicara dari ibu kota Kazakhstan, Nur-Sultan, Turgumbayev memberikan ikhtisar kerusakan akibat aksi protes dan bentrokan selama beberapa hari terakhir.



Dia melaporkan bahwa 16 pasukan keamanan tewas dan 1.300 lainnya terluka. Sumber-sumber pemerintah sebelumnya menyebutkan total 40 orang tewas, termasuk pengunjuk rasa.

Sekitar 400 mobil, sebagian besar mobil polisi, hancur dalam kekerasan tersebut, serta lebih dari 100 pusat perbelanjaan dan bank.

Para tersangka akan menghadapi tuduhan kekerasan terhadap pejabat pemerintah, hooliganisme, pembunuhan dan pencurian, dengan 125 investigasi praperadilan telah dimulai.



Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan sebelumnya mengatakan bahwa warga asing termasuk di antara mereka yang ditangkap.

Kenaikan harga bahan bakar memicu gelombang protes paling mematikan yang pernah terjadi di bekas republik Soviet itu dalam beberapa dasawarsa. Namun protes dengan cepat berkembang dalam lingkup yang mencakup serangkaian keluhan ekonomi dan politik.

Sebagian besar kemarahan para demonstran diarahkan pada mantan Presiden negara itu Nursultan Nazarbayev, yang memimpin negara tersebut dari pecahnya Uni Soviet pada awal 1990-an sebelum mengundurkan diri dan menunjuk Tokayev sebagai penggantinya pada 2019.



Meski begitu, Nazarbayev tetap mengendalikan kekuatan negara itu. Dewan Keamanan, dan hanya digulingkan oleh Tokayev selama kerusuhan terbaru.

Setelah kekerasan menyebabkan puluhan kematian di antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, Presiden Tokayev memerintahkan pasukan keamanan untuk menembaki pengunjuk rasa tanpa peringatan.

Dia menyebut para pengunjuk rasa sebagai "bandit" dan "teroris."

Pasukan penjaga perdamaian dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang didominasi Rusia memasuki negara itu dalam jumlah ribuan setelah Tokayev meminta bantuan terhadap protes.