AS Desak Tetap Terbentuknya Pemerintahan Sipil di Sudan
Selasa, 04 Januari 2022 - 04:00 WIB
loading...
Warga Sudan memprotes aksi kudeta yang dilakukan militer. FOTO/Reuters
A
A
A
KHARTOUM - Amerika Serikat (AS) telah mendesak para pemimpin Sudan untuk memastikan pemerintahan sipil dan mengakhiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa anti-militer. Desakan ini muncul setelah Abdalla Hamdok mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.
“Setelah pengunduran diri PM Hamdok, para pemimpin Sudan harus mengesampingkan perbedaan, menemukan konsensus dan memastikan kelanjutan pemerintahan sipil,” cuit Biro Urusan Afrika Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip dari Reuters, Senin (3/1/2022).
Baca: Zig-zag PM Sudan Abdalla Hamdok: Dikudeta, Diangkat Lagi, lalu Mundur
Departemen Luar Negeri AS mengatakan setiap penunjukan baru harus mengikuti kesepakatan pembagian kekuasaan yang dicapai pada 2019. “PM dan kabinet Sudan berikutnya harus ditunjuk sesuai dengan deklarasi konstitusional untuk memenuhi tujuan kebebasan, perdamaian, dan keadilan rakyat. Kekerasan terhadap pengunjuk rasa harus dihentikan,” lanjut pernyataan itu.
Pengunduran diri Hamdok terjadi beberapa jam setelah demonstrasi massal terbaru menentang militer. Sedikitnya 57 warga sipil tewas ketika pasukan keamanan bergerak untuk menahan atau membubarkan demonstrasi sejak kudeta 25 Oktober, menurut petugas medis yang bersekutu dengan gerakan protes. Aksi protes lebih lanjut direncanakan pada hari Selasa.
“Setelah pengunduran diri PM Hamdok, para pemimpin Sudan harus mengesampingkan perbedaan, menemukan konsensus dan memastikan kelanjutan pemerintahan sipil,” cuit Biro Urusan Afrika Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip dari Reuters, Senin (3/1/2022).
Baca: Zig-zag PM Sudan Abdalla Hamdok: Dikudeta, Diangkat Lagi, lalu Mundur
Departemen Luar Negeri AS mengatakan setiap penunjukan baru harus mengikuti kesepakatan pembagian kekuasaan yang dicapai pada 2019. “PM dan kabinet Sudan berikutnya harus ditunjuk sesuai dengan deklarasi konstitusional untuk memenuhi tujuan kebebasan, perdamaian, dan keadilan rakyat. Kekerasan terhadap pengunjuk rasa harus dihentikan,” lanjut pernyataan itu.
Pengunduran diri Hamdok terjadi beberapa jam setelah demonstrasi massal terbaru menentang militer. Sedikitnya 57 warga sipil tewas ketika pasukan keamanan bergerak untuk menahan atau membubarkan demonstrasi sejak kudeta 25 Oktober, menurut petugas medis yang bersekutu dengan gerakan protes. Aksi protes lebih lanjut direncanakan pada hari Selasa.
Lihat Juga :
