Melunak, AS Izinkan Transaksi Bisnis dengan Taliban

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) secara resmi membebaskan pejabatnya dan PBB melakukan bisnis resmi dengan Taliban dari sanksi. Kebijakan ini membuka jalan bagi usulan PBB untuk memberikan upah sekitar USD6 juta atau sekitar Rp86 miliar kepada kelompok itu untuk keamanan tahun depan.

Pengumuman Departemen Keuangan AS datang sehari setelah Reuters secara eksklusif melaporkan rencana PBB untuk mensubsidi upah bulanan personel Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Taliban yang menjaga fasilitas PBB dan membayar mereka tunjangan makanan bulanan.

Baca juga: PBB Usul Bayar Taliban Rp86 Miliar untuk Perlindungan di Afghanistan

Beberapa ahli mengatakan proposal itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah pembayaran semacam itu akan melanggar sanksi PBB dan AS terhadap Taliban dan banyak pemimpin mereka, termasuk Sirajuddin Haqqani, kepala Kementerian Dalam Negeri dan kepala jaringan Haqqani.

Departemen Keuangan AS mengeluarkan dua lisensi umum yang memungkinkan pejabatnya dan organisasi internasional tertentu, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan jaringan Taliban atau Haqqani selama itu adalah bisnis resmi.

Lisensi umum ketiga memberikan perlindungan kepada organisasi non-pemerintah (LSM) dari sanksi AS terhadap Taliban dan jaringan Haqqani untuk bekerja pada jenis proyek tertentu, termasuk program kemanusiaan untuk "kebutuhan dasar manusia", aturan hukum dan pendidikan.

Seorang pejabat senior pemerintah AS menekankan bahwa sementara Amerika mengeluarkan lisensi, Taliban harus membuat keputusan tentang bagaimana mereka mengoperasikan pemerintah untuk mencegah keruntuhan ekonomi total.

"Apa yang dapat kami coba lakukan, apa yang akan kami kerjakan, adalah untuk mengurangi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya kepada orang-orang Afghanistan, dan lisensi umum ini akan memungkinkan kami untuk mengizinkan organisasi yang melakukan pekerjaan ini untuk melakukan hal itu," kata pejabat itu kepada wartawan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (22/12/2021).

Baca juga: Ketika Taliban Rebut Afghanistan, AS Kalah Perang Secara Memalukan

Bagaimanapun, Departemen Keuangan AS memperingatkan lisensi umum baru tidak mengizinkan transfer keuangan ke Taliban atau jaringan Haqqani selain untuk tujuan mempengaruhi pembayaran pajak, biaya, atau bea masuk, atau pembelian atau penerimaan izin, lisensi, atau layanan utilitas publik.

Krisis ekonomi di Afghanistan dipercepat ketika Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, ketika bekas pemerintah yang didukung Barat runtuh dan pasukan AS terakhir ditarik.

AS dan pendonor lainnya memotong bantuan keuangan di mana negara itu bergantung selama dua dekade perang dengan militan Islam, dan lebih dari USD9 miliar aset mata uang Afghanistan dibekukan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa hampir 23 juta orang - sekitar 55% dari populasi - menghadapi tingkat kelaparan yang ekstrem, dengan hampir 9 juta orang berisiko kelaparan saat musim dingin berlangsung di negara miskin yang terkurung daratan itu.

Sementara Departemen Keuangan AS telah memberikan "surat penghiburan" yang meyakinkan bank bahwa mereka dapat memproses transaksi kemanusiaan, kekhawatiran tentang sanksi AS terus mencegah pengiriman bahkan pasokan dasar, termasuk makanan dan obat-obatan.

Baca juga: Dunia Islam Bersatu Bantu Afghanistan Bangkit dari Kemiskinan