Terkait Tuntutan Rusia, Kiev: Ukraina-NATO Bebas Tentukan Pilihan
loading...
Terkait tuntutan Rusia, Kiev: Ukraina-NATO bebas tentukan pilihan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Ukraina telah meninjau rancangan perjanjian Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan NATO sehubungan dengan apa yang disebut "jaminan keamanan" yang diedarkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.
"Dalam konteks ketentuan rancangan perjanjian yang menyangkut Ukraina, kami menekankan bahwa hanya Ukraina dan negara anggota NATO yang memiliki hak untuk memutuskan arah pengembangan lebih lanjut dari hubungan kami, termasuk masalah Ukraina memperoleh keanggotaan dalam Aliansi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nicolenko dalam pernyataan yang dirilis Kedubes Ukraina, Sabtu (18/12/2021).
Dikatakan oleh Nicolenko, NATO berbagi posisi yang sama, yang dikonfirmasi, khususnya, dalam pernyataannya pada 16 Desember 2021.
Hal yang sama berlaku untuk hak kedaulatan eksklusif Ukraina untuk secara independen menentukan arah hubungannya dengan negara-negara asing di tingkat bilateral, yang mencakup kerja sama militer.
"Kami menggarisbawahi fakta yang diterima secara umum: masalah keamanan utama untuk kawasan Euro-Atlantik saat ini adalah agresi bersenjata Rusia, serta eskalasi Rusia saat ini di sepanjang perbatasan Ukraina dan di wilayah pendudukannya," katanya.
"Penghentian eskalasi dan penghentian konflik bersenjata internasional yang telah dimulai oleh Rusia adalah jaminan keamanan terbaik di benua itu," sambungnya.
Ia pun menyerukan agar Rusia kembali dan tanpa syarat mulai mengimplementasikan Perjanjian Minsk dan Normandia sebagai langkah awal yang konstruktif.
"Termasuk kesimpulan umum yang disepakati dari KTT Normandy Four 2019 yang berkaitan dengan kepatuhan yang ketat terhadap gencatan senjata, penarikan lebih lanjut pasukan dan peralatan, kelanjutan proses ranjau, implementasi aspek politik dari Kesimpulan yang Disepakati Secara Keseluruhan dari KTT Paris, pembukaan dan memastikan berfungsinya pos pemeriksaan baru di jalur kontak, melakukan tahap selanjutnya dari proses pembebasan bersama para tahanan dan pertukaran daftar-daftar yang relevan," pungkasnya.
"Dalam konteks ketentuan rancangan perjanjian yang menyangkut Ukraina, kami menekankan bahwa hanya Ukraina dan negara anggota NATO yang memiliki hak untuk memutuskan arah pengembangan lebih lanjut dari hubungan kami, termasuk masalah Ukraina memperoleh keanggotaan dalam Aliansi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nicolenko dalam pernyataan yang dirilis Kedubes Ukraina, Sabtu (18/12/2021).
Dikatakan oleh Nicolenko, NATO berbagi posisi yang sama, yang dikonfirmasi, khususnya, dalam pernyataannya pada 16 Desember 2021.
Hal yang sama berlaku untuk hak kedaulatan eksklusif Ukraina untuk secara independen menentukan arah hubungannya dengan negara-negara asing di tingkat bilateral, yang mencakup kerja sama militer.
"Kami menggarisbawahi fakta yang diterima secara umum: masalah keamanan utama untuk kawasan Euro-Atlantik saat ini adalah agresi bersenjata Rusia, serta eskalasi Rusia saat ini di sepanjang perbatasan Ukraina dan di wilayah pendudukannya," katanya.
"Penghentian eskalasi dan penghentian konflik bersenjata internasional yang telah dimulai oleh Rusia adalah jaminan keamanan terbaik di benua itu," sambungnya.
Ia pun menyerukan agar Rusia kembali dan tanpa syarat mulai mengimplementasikan Perjanjian Minsk dan Normandia sebagai langkah awal yang konstruktif.
"Termasuk kesimpulan umum yang disepakati dari KTT Normandy Four 2019 yang berkaitan dengan kepatuhan yang ketat terhadap gencatan senjata, penarikan lebih lanjut pasukan dan peralatan, kelanjutan proses ranjau, implementasi aspek politik dari Kesimpulan yang Disepakati Secara Keseluruhan dari KTT Paris, pembukaan dan memastikan berfungsinya pos pemeriksaan baru di jalur kontak, melakukan tahap selanjutnya dari proses pembebasan bersama para tahanan dan pertukaran daftar-daftar yang relevan," pungkasnya.
Explore More