Hebat Mana Sistem Rudal S-400 Rusia, Patriot AS dan Iron Dome Israel?
Kamis, 16 Desember 2021 - 20:35 WIB
loading...
A
A
A
Kasapoglu mengatakan sistem S-400 secara teoritis efektif melawan pendukung senjata strategis musuh, seperti tanker dan pesawat.
"Peringatan terbesar adalah karakternya yang berdiri sendiri di lingkungan Turki," katanya.
Dia menambahkan bahwa sistem S-400 tidak dapat diandalkan dalam mencegat ancaman rudal.
Turki, yang membutuhkan sistem pertahanan udara karena konflik yang sedang berlangsung di wilayahnya, memilih sistem S-400 Rusia karena sikap negatif Washington terhadap permintaan Ankara akan sistem Patriot.
Sebagai negara anggota NATO, langkah Turki memicu diskusi, dan AS memutuskan untuk menerapkan sanksi berdasarkan Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) terhadap negara tersebut.
Para pejabat AS telah mengeklaim bahwa S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO dan akan mengekspos jet tempur siluman F-35 ke Rusia.
Menurut sanksi CAATSA, yang berlaku mulai April 2021, Kepresidenan Industri Pertahanan Turki tidak dapat memperoleh lisensi ekspor dari AS dan mendapat manfaat dari paket kredit dari AS dan lembaga keuangan terkait.
Baca juga: Turki Berhasil Uji Tembak Sistem Rudal Siper, Tandingan S-400 Rusia
AS juga telah memberlakukan pembatasan visa pada beberapa pejabat Turki di bidang pertahanan, termasuk kepala Kepresidenan, Ismail Demir.
Turki adalah negara anggota NATO pertama yang menghadapi sanksi CAATSA, yang juga telah dijatuhkan pada negara-negara lain termasuk Rusia, Iran, Korea Utara, dan Venezuela.
Sanksi CAATSA juga dapat mencakup tindakan yang lebih kuat seperti menghentikan perdagangan dan transaksi mata uang asing.
Sementara Turki menandatangani perjanjian untuk sistem S-400 pada tahun 2017, negara itu juga telah melakukan beberapa proyek pertahanan udara dalam negeri di bawah kendali Kepresidenan Industri Pertahanan.
Sakman mengatakan prinsip embargo AS yang digunakannya sebagai alat penekan politik dan yang belakangan ini dilembagakan melalui landasan hukum seperti CAATSA, tampaknya secara umum telah membuahkan hasil.
"Embargo ini, yang dibangun untuk mengurangi kemampuan negara target, sering menyebabkan perpecahan," tegasnya.
Dia mengatakan embargo internasional sering memaksa negara target untuk menemukan kemitraan baru, dan tidak selalu proses ini mendukung produksi dalam negeri di bidang pertahanan.
"Peringatan terbesar adalah karakternya yang berdiri sendiri di lingkungan Turki," katanya.
Dia menambahkan bahwa sistem S-400 tidak dapat diandalkan dalam mencegat ancaman rudal.
Turki, yang membutuhkan sistem pertahanan udara karena konflik yang sedang berlangsung di wilayahnya, memilih sistem S-400 Rusia karena sikap negatif Washington terhadap permintaan Ankara akan sistem Patriot.
Sebagai negara anggota NATO, langkah Turki memicu diskusi, dan AS memutuskan untuk menerapkan sanksi berdasarkan Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) terhadap negara tersebut.
Para pejabat AS telah mengeklaim bahwa S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO dan akan mengekspos jet tempur siluman F-35 ke Rusia.
Menurut sanksi CAATSA, yang berlaku mulai April 2021, Kepresidenan Industri Pertahanan Turki tidak dapat memperoleh lisensi ekspor dari AS dan mendapat manfaat dari paket kredit dari AS dan lembaga keuangan terkait.
Baca juga: Turki Berhasil Uji Tembak Sistem Rudal Siper, Tandingan S-400 Rusia
AS juga telah memberlakukan pembatasan visa pada beberapa pejabat Turki di bidang pertahanan, termasuk kepala Kepresidenan, Ismail Demir.
Turki adalah negara anggota NATO pertama yang menghadapi sanksi CAATSA, yang juga telah dijatuhkan pada negara-negara lain termasuk Rusia, Iran, Korea Utara, dan Venezuela.
Sanksi CAATSA juga dapat mencakup tindakan yang lebih kuat seperti menghentikan perdagangan dan transaksi mata uang asing.
Sementara Turki menandatangani perjanjian untuk sistem S-400 pada tahun 2017, negara itu juga telah melakukan beberapa proyek pertahanan udara dalam negeri di bawah kendali Kepresidenan Industri Pertahanan.
Sakman mengatakan prinsip embargo AS yang digunakannya sebagai alat penekan politik dan yang belakangan ini dilembagakan melalui landasan hukum seperti CAATSA, tampaknya secara umum telah membuahkan hasil.
"Embargo ini, yang dibangun untuk mengurangi kemampuan negara target, sering menyebabkan perpecahan," tegasnya.
Dia mengatakan embargo internasional sering memaksa negara target untuk menemukan kemitraan baru, dan tidak selalu proses ini mendukung produksi dalam negeri di bidang pertahanan.
Lihat Juga :
