AS Bereaksi Keras Dengar Iran Luncurkan Satelit Militer
loading...
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto/Talking Points Memo
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, menyerukan agar Iran bertanggung jawab atas peluncuran satelit militer. Iamenilai apa yang dilakukanolehIrantelah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Saya pikir setiap negara memiliki kewajiban untuk pergi ke PBB dan mengevaluasi apakah peluncuran rudal ini konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan itu," kata Pompeo pada konferensi pers.
"Saya tidak berpikir itu jauh, dan saya pikir Iran perlu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan," tambahnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (23/4/2020).
Garda Revolusi Iran pada hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil meluncurkan satelit militer pertama negara itu ke orbit. Tindakan itu dilakukan di saat meningkatnya ketegangan dengan AS atas program nuklir dan rudal Teheran. (Baca: Iran Klaim Sukses Luncurkan Satelit Militer Pertama )
Para pejabat AS mengatakan mereka khawatir Iran teknologi balistik jarak jauh yang digunakan untuk menempatkan satelit ke orbit juga dapat digunakan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir. Namun Teheran menyangkal pernyataan AS yang mengatakan kegiatan semacam itu adalah kedok untuk pengembangan rudal balistik dan menyatakan tidak pernah mengejar pengembangan senjata nuklir.
Resolusi 2015 PBB "menyerukan" Iran untuk menahan diri hingga delapan tahun dari pengerjaan rudal balistik yang dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir menyusul kesepakatan dengan enam kekuatan dunia. Beberapa negara berpendapat bahasa itu tidak membuatnya sebagai sebuah kewajiban.
Sebagian besar sanksi PBB yang dijatuhkan pada Iran dicabut pada Januari 2016 ketika pengawas nuklir PBB mengkonfirmasi bahwa Teheran memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan AS. Namun Iran masih dikenakan embargo senjata, yang akan berakhir pada bulan Oktober, dan pembatasan lainnya.
Sanksi dan pembatasan PBB terhadap Iran tercantum dalam resolusi 2015, yang juga mengabadikan perjanjian nuklir Iran 2015. Kekuatan-kekuatan Eropa telah berjuang untuk menyelamatkan kesepakatan setelah AS menarik diri dari perjanjian pada 2018.
"Saya pikir setiap negara memiliki kewajiban untuk pergi ke PBB dan mengevaluasi apakah peluncuran rudal ini konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan itu," kata Pompeo pada konferensi pers.
"Saya tidak berpikir itu jauh, dan saya pikir Iran perlu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan," tambahnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (23/4/2020).
Garda Revolusi Iran pada hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil meluncurkan satelit militer pertama negara itu ke orbit. Tindakan itu dilakukan di saat meningkatnya ketegangan dengan AS atas program nuklir dan rudal Teheran. (Baca: Iran Klaim Sukses Luncurkan Satelit Militer Pertama )
Para pejabat AS mengatakan mereka khawatir Iran teknologi balistik jarak jauh yang digunakan untuk menempatkan satelit ke orbit juga dapat digunakan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir. Namun Teheran menyangkal pernyataan AS yang mengatakan kegiatan semacam itu adalah kedok untuk pengembangan rudal balistik dan menyatakan tidak pernah mengejar pengembangan senjata nuklir.
Resolusi 2015 PBB "menyerukan" Iran untuk menahan diri hingga delapan tahun dari pengerjaan rudal balistik yang dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir menyusul kesepakatan dengan enam kekuatan dunia. Beberapa negara berpendapat bahasa itu tidak membuatnya sebagai sebuah kewajiban.
Sebagian besar sanksi PBB yang dijatuhkan pada Iran dicabut pada Januari 2016 ketika pengawas nuklir PBB mengkonfirmasi bahwa Teheran memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan AS. Namun Iran masih dikenakan embargo senjata, yang akan berakhir pada bulan Oktober, dan pembatasan lainnya.
Sanksi dan pembatasan PBB terhadap Iran tercantum dalam resolusi 2015, yang juga mengabadikan perjanjian nuklir Iran 2015. Kekuatan-kekuatan Eropa telah berjuang untuk menyelamatkan kesepakatan setelah AS menarik diri dari perjanjian pada 2018.
(ber)
Lihat Juga :
