Ledakan Terdengar di Dekat Fasilitas Nuklir Natanz Iran

TEHERAN - Sebuah ledakan keras terdengar di dekat fasilitas nuklir utama Natanz Iran . Ledakan keras itu dibarengi dengan kilatan cahaya di langit terjadi pada pukul 20:15 malam waktu setempat pada Sabtu (4/12/2021).

Laporan awal berspekulasi insiden yang terjadi di Badroud, 20km dari tempat fasilitas pengayaan berada, adalah sistem pertahanan rudal permukaan ke udara Iran menargetkan objek musuh, kemungkinan besar drone.

Sebuah outlet berita yang dekat dengan pasukan keamanan Iran, Nournews, mengkonfirmasi sebuah rudal pertahanan udara ditembakkan dan meledak di langit, tetapi mengatakan itu adalah bagian dari uji reaksi cepat.

Stasiun televisi pemerintah Iran kemudian mengkonfirmasi laporan ini, mengatakan bahwa tes itu adalah bagian dari latihan yang secara teratur dilakukan di bawah pengawasan otoritas pertahanan udara setempat. Tidak ada kerusakan yang terjadi di daerah setempat sebagai bagian dari tes seperti dilansir dari Al Jazeera, Minggu (5/12/2021).



Insiden itu terjadi ketika Israel telah berulang kali mengancam Iran dengan aksi militer, berjanji untuk tidak mengizinkan Negeri Mullah itu memperoleh senjata nuklir.

Iran telah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mencari senjata nuklir, bertentangan dengan Israel yang memiliki puluhan senjata nuklir.

Fasilitas nuklir Natanz sebelumnya menjadi sasaran sabotase dan Iran kerap menuding Israel menjadi biang keladinya. Iran menuding dua serangan fasiltas nuklir Natanz sejak tahun lalu dan satu lagi pada awal tahun ini, yang terjadi pada pada sebuah bengkel sentrifugal di Karaj, dilakukan oleh Israel. Iran menyebut negara Zionis itu sebagai “terorisme nuklir”.

Pejabat senior militer Iran secara teratur menanggapi ancaman Israel dengan mengatakan Israel tidak berani menyerang karena akan menghadapi respons yang merusak.

Pejabat tinggi Israel memperbarui ancaman mereka terhadap Teheran pekan lalu ketika Iran dan kekuatan dunia dalam perjanjian nuklir 2015berkumpul kembali di Wina dalam upaya untuk memulihkan kesepakatan yang ditinggalkan secara sepihak oleh Amerika Serikat (AS) pada 2018.