Gara-gara Pena Emas, Kekayaan Melimpah Pejabat Ini Disita KPK India

Selasa, 30 November 2021 - 13:20 WIB
loading...
Gara-gara Pena Emas, Kekayaan Melimpah Pejabat Ini Disita KPK India
Gara-gara pamer pena emas, kekayaan melimpah seorang pejabat India disita Biro Antikorupsi. Foto/Gulf News
A A A
NEW DELHI - Seorang pejabat pemerintah di India kerap memamerkan pena emas untuk menulis. Aksinya malah membuatnya digerebek para detektif Biro Antikorupsi dan kekayaannya yang melimpah kini disita.

KPK ala India di Bihar telah mendaftarkan kasus aset tidak proporsional (DA) terhadap pejabat pemerintah yang diduga korupsi.

Pejabat itu bernama Rajesh Kumar Gupta. Dia ditempatkan sebagai petugas pengadaan tanah distrik di distrik Rohtas.



Para detektif KPK ala India yang menggerebeknya mendapati bahwa dia memiliki beberapa flat perumahan dan sekitar 39 bidang tanah senilai Rs500 juta yang berlokasi di beberapa negara bagian.

Bertindak atas petunjuk tentang dugaan keterlibatannya dalam dugaan korupsi, para detektif Biro Antikoripsi menggerebek propertinya yang terletak di berbagai kota di Bihar dan Jharkhand selama akhir pekan dan menemukan kembali uang tunai Rs2,17 juta (Rp413,9 juta), perhiasan emas senilai Rs6,2 juta (Rp1,1 miliar), lima emas batangan, 25 buku rekening bank, enam kartu ATM, dua loker dan beberapa akta tanah.

Namun, yang paling mengejutkan para detektif adalah ditemukannya sebuah pena yang terbuat dari emas. Nilai pena ini diperkirakan Rs46.000 (Rp8,7 juta).

“Pemulihan jelas berarti dia mungkin menggunakan pena khusus ini untuk menulis sesuatu. Ini masalah penyelidikan sekarang di mana ini digunakan," kata seorang pejabat biro tersebut yang menolak ditulis namanya, seperti dikutip Gulf News, Selasa (30/11/2021).

Dokumen yang disita mengungkapkan bahwa pejabat itu memiliki enam flat perumahan di berbagai wilayah Patna dan 39 bidang tanah di berbagai kota Bihar dan Jharkhand. Dia tidak hanya membeli tanah atas namanya tetapi juga atas nama istri, anak, ibu dan juga saudara laki-lakinya.

Para petugas Biro Antikorupsi memberi tahu bahwa pejabat yang bergabung dengan dinas pemerintah pada Januari 1996 itu memiliki total pendapatan dari gaji sekitar Rs9 juta (Rp1,7 miliar). Namun, dia ditemukan memiliki properti bergerak dan tidak bergerak yang sangat besar senilai Rs500 juta (Rp95,3 miliar), beberapa kali lebih banyak daripada sumber pendapatannya yang diketahui.

Dia adalah pejabat keempat yang ditemukan terlibat dalam skandal dugaan korupsi besar dalam dua minggu terakhir yang menimbulkan tanda tanya besar atas perang pemerintah melawan korupsi.

Operasi serupa yang dilakukan terhadap Mritunjay Kumar, petugas di bawah menteri pertambangan dan geologi Bihar Janak Ram, pada hari Jumat pekan lalu. Hasil dari operasi ditemukan aset senilai lebih dari Rs37 juta (lebih dari Rp7 miliar).



Penggerebekan di tempat pejabat di tiga kota menghasilkan 30 biskuit emas dengan nilai perkiraan Rs2,67 juta, uang tunai Rs3,3 juta, perhiasan senilai sekitar Rs4,5 juta dan bidang tanah senilai jutaan rupee.

Pada tanggal 18 November, penggerebekan yang dilakukan di kediaman wakil rektor Universitas Magadh Dr Rajendra Prasad menghasilkan pemulihan uang tunai Rs9 juta, mata uang asing senilai Rs750.000 dan perhiasan senilai lebih dari Rs1,5 juta.
File-file yang ditemukan selama penggerebekan oleh detektif Biro Antikorupsi juga mengungkapkan bahwa hanya 45 penjaga keamanan yang bekerja di universitas sementara gaji dibayarkan kepada 86 penjaga di atas kertas.

“Juga remunerasi yang dibayarkan kepada para penjaga ini jauh lebih sedikit daripada jumlah yang ditarik untuk gaji mereka,” kata petugas biro.

Demikian pula, pada 25 November, seorang guru sekolah negeri ditemukan menyembunyikan uang tunai Rs10 juta dan dua kilogram emas di loker bank cabang Patna dari State Bank of India. Tersangka; Neeraj Kumar, saat ini ditempatkan di sebuah sekolah menengah negeri yang terletak di distrik Nalanda.

Korupsi terus berkembang di negara bagian itu meskipun fakta bahwa pemerintah Bihar telah memulai beberapa tindakan drastis untuk menjinakkan korupsi yang mencakup penyitaan properti dan bungalo para pejabat dan mengubahnya menjadi sekolah dan panti asuhan. Sejauh ini, bungalo empat pejabat tinggi pemerintah telah diubah menjadi sekolah dan panti asuhan.
(min)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1882 seconds (0.1#10.140)