Prabowo Ingin Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir, tapi Hormati Pakta AUKUS

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menginginkan wilayah Asia Tenggara bebas senjata nuklir. Namun, dia memahami dan menghormati alasan di balik Amerika Serikat, Australia dan Inggris membuat pakta keamanan bernama AUKUS .

AUKUS, pakta keamanan trilateral, yang sebagian dirumuskan untuk menanggapi kebangkitan China, telah memicu kekhawatiran regional karena memungkinkan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir.



Ketika ditanya tentang AUKUS di International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue di Bahrain pada hari Sabtu pekan lalu, Menhan Prabowo mengatakan dia mengerti mengapa negara-negara akan bergerak untuk mengamankan kepentingan mereka.

“Secara resmi posisi kami adalah, tentu saja Asia Tenggara harus tetap bebas [senjata] nuklir, dan tentu saja ketakutan di antara negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa ini akan memicu perlombaan senjata,” katanya.

“Tetapi seperti yang saya katakan, penekanan setiap negara adalah untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Jika mereka merasa terancam, mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (23/11/2021).

“Dan inilah yang saya maksud bahwa kami memahami itu dan kami menghormati mereka," lanjut Probowo merujuk pada pakta AUKUS.



Komentarnya menawarkan pandangan yang lebih pragmatis tentang pakta tersebut setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan pada bulan September yang mengatakan bahwa pihaknya “sangat prihatin” oleh aliansi tersebut, memperingatkan bahwa hal itu dapat memicu perlombaan senjata regional.

Pakta keamanan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, ketika negara-negara melawan klaim maritim China di jalur air yang strategis dan kaya sumber daya itu.

Pada hari Jumat, Amerika Serikat menyebut penggunaan meriam air oleh China terhadap kapal-kapal pemasok Filipina di Laut China Selatan berbahaya, provokatif, dan tidak dapat dibenarkan.

Angkatan Laut Indonesia pada bulan September meningkatkan patroli di sekitar pulau Natuna setelah kapal China dan AS terdeteksi di perairan terdekat, sementara juga ada aktivitas baru-baru ini oleh kapal penelitian China di dekat anjungan minyak di daerah tersebut.

China belum mengklaim pulau-pulau di Natuna, tetapi mengatakan memiliki hak penangkapan ikan di dekatnya karena mengklaim wilayah berdasarkan peta Dash-Nine Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan. Klaim Beijing itulah yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan tidak diakui secara internasional.