Eks Menlu Sudan Tuding Israel Dukung Kudeta Militer

Selasa, 23 November 2021 - 22:02 WIB
loading...
Eks Menlu Sudan Tuding Israel Dukung Kudeta Militer
Mantan Menteri Luar Negeri Maryam Al-Mahdi. Foto/Al Araby
A A A
KHARTOUM - Menteri luar negeri Sudan yang baru-baru ini mengundurkan diri mengklaim kudeta militer didukung oleh Israel . Ia juga menuduh bahwa Mesir pada awalnya mendukungnya sebelum mundur.

Berbicara kepada lembaga pemikir Dewan Atlantik yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Maryam Al-Mahdi menuduh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mencoba membenarkan kudetanya dengan menjilat Israel. Ia menuduh para menteri yang diberhentikan karena menentang Israel seperti dikutip dari Al Araby, Selasa (23/11/2021).

Sudan dan Israel menormalkan hubungannya tahun lalu, menjadikannya salah satu dari empat negara Arab yang melakukannya pada tahun 2020. Tetapi upaya untuk membangun hubungan bilateral penuh antara kedua negara berjalan lambat, dibandingkan dengan jalan yang lebih mulus menuju normalisasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko.

Baca juga: Kembali Duduki Kursi PM, Hamdok Janjikan Jalan Menuju Demokrasi

Al-Mahdi menuduh bahwa pemerintah mengetahui dukungan Israel untuk kudeta ketika utusan AS untuk Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman, mengunjungi Israel untuk meminta pengaruhnya terhadap Burhan.

Dia mengatakan dukungan Israel untuk penggulingan pemerintah juga ditunjukkan melalui penunjukan Abu al-Qasim Muhammad Bartam ke Dewan Kedaulatan Sudan, yang dikatakan sebagai salah satu pendukung paling menonjol di Sudan untuk normalisasi dengan Israel.

Pada hari Senin, 12 anggota di pemerintahan Hamdok yang diberhentikan, termasuk al-Mahdi, mengumumkan pengunduran diri mereka, menolak untuk bekerja sama dengan para pemimpin kudeta. Hamdok diangkat kembali sebagai Perdana Menteri dalam kesepakatan yang dicapai dengan militer, yang juga melihat pembebasan lebih banyak pemimpin sipil.

Baca juga: Militer Sudan Setuju Kembalikan Abdalla Hamdok ke Kursi PM

Burhan mengumumkan keadaan darurat dan menggulingkan pemerintah pada 25 Oktober, dalam sebuah langkah yang mengubah transisi dua tahun ke pemerintahan sipil.

Tindakan ini memicu gelombang protes massal dengan lebih dari 40 orang tewas sejauh ini.
(ian)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1876 seconds (11.210#12.26)