Pyongyang Kecam Resolusi PBB yang Mengkritik Pelanggaran HAM Korut
loading...
Ilustrasi. FOTO/Reuters
A
A
A
PYONGYANG - Korea Utara (Korut) menolak rancangan resolusi PBB yang mengkritik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) negara itu karena berjanji akan terus melawan pasukan musuh dengan tegas.
Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan dengan tegas, menolak "resolusi hak asasi manusia" anti-DPRK dari pasukan musuh. Korut menyebutnya sebagai produk dari kebijakan anti-DPRK yang bermusuhan dan standar ganda, merujuk pada Korut dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Kami tidak akan pernah menoleransi setiap upaya yang melanggar kedaulatan negara kami, dan kami akan terus dengan tegas melawan sampai akhir gerakan pasukan musuh yang semakin memburuk terhadap kami," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip dari Yonhap, Minggu (21/11/2021).
Korut telah lama dituduh melakukan pelanggaran berat HAM. Mulai dari menahan ratusan ribu tahanan politik di kamp konsentrasi, hingga melakukan penyiksaan dan melakukan eksekusi di depan umum.
Pada tahun 2014, Komisi Penyelidikan PBB mengeluarkan laporan penting setelah penyelidikan selama setahun yang menyatakan bahwa para pemimpin Korut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang "meluas, sistematis dan berat".
Tetapi Pyongyang menunjukkan reaksi marah pada setiap pembicaraan tentang kondisi HAM di Korut. Bahkan Korut menyebutnya sebagai upaya pimpinan Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim pimpinan Kim Jong-un.
Pada hari Minggu, Korut mengklaim semua kebijakannya berfungsi untuk memberikan prioritas tertinggi dan mutlak pada hak dan kepentingan rakyat, dan untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat. Padahal, sejumlah laporan menyebut rakyat Korut saat ini menghadapi ancaman kelaparan yang sangat parah menjelang masuknya musim dingin.
Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan dengan tegas, menolak "resolusi hak asasi manusia" anti-DPRK dari pasukan musuh. Korut menyebutnya sebagai produk dari kebijakan anti-DPRK yang bermusuhan dan standar ganda, merujuk pada Korut dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Kami tidak akan pernah menoleransi setiap upaya yang melanggar kedaulatan negara kami, dan kami akan terus dengan tegas melawan sampai akhir gerakan pasukan musuh yang semakin memburuk terhadap kami," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip dari Yonhap, Minggu (21/11/2021).
Korut telah lama dituduh melakukan pelanggaran berat HAM. Mulai dari menahan ratusan ribu tahanan politik di kamp konsentrasi, hingga melakukan penyiksaan dan melakukan eksekusi di depan umum.
Pada tahun 2014, Komisi Penyelidikan PBB mengeluarkan laporan penting setelah penyelidikan selama setahun yang menyatakan bahwa para pemimpin Korut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang "meluas, sistematis dan berat".
Tetapi Pyongyang menunjukkan reaksi marah pada setiap pembicaraan tentang kondisi HAM di Korut. Bahkan Korut menyebutnya sebagai upaya pimpinan Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim pimpinan Kim Jong-un.
Pada hari Minggu, Korut mengklaim semua kebijakannya berfungsi untuk memberikan prioritas tertinggi dan mutlak pada hak dan kepentingan rakyat, dan untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat. Padahal, sejumlah laporan menyebut rakyat Korut saat ini menghadapi ancaman kelaparan yang sangat parah menjelang masuknya musim dingin.
(esn)
Explore More