Korban Pembantaian di Penjara Ekuador Bertambah, 68 Tewas dan 25 Terluka

Presiden Ekuador, Guillermo Lasso, melalui akun Twitternya mengecam hakim pengadilan. Dia menuduh mereka membatasi kemampuan negara untuk memerangi kekerasan dengan membatasi keadaan darurat 60 hari dalam sistem penjara – yang diumumkan pada akhir September – yang bertujuan untuk membebaskan pendanaan dan memungkinkan kontrol yang lebih tinggi dengan bantuan militer.

“Tugas dasar negara adalah menjamin kehidupan warga negara, tanpa diskriminasi. Itu adalah hak asasi manusia yang mendasar," cuit Lasso.

“Sayangnya, hari ini pekerjaan itu dibuat tidak mungkin oleh keputusan pengadilan yang memberlakukan pembatasan berlebihan pada koordinasi antara pasukan keamanan negara untuk mempertahankan hidup. Mereka tidak mengizinkan kami untuk mempertahankan hidup,” katanya.

Baca juga: Perang Geng Tewaskan 116 Napi di Penjara, Ekuador Umumkan Keadaan Darurat

Lasso, seorang mantan bankir berusia 65 tahun, mengatakan negara membutuhkan alat konstitusional untuk melindungi penduduk, memulihkan ketertiban di penjara dan melawan mafia yang mendapat untung dari kekacauan.

Mantan direktur intelijen militer Ekuador, Kolonel Mario Pazmino, mengatakan kekerasan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memerangi ancaman yang telah lepas kendali sejak lama.

Dikatakan Pazmino kekerasan meningkat ketika geng kriminal lokal mulai bekerja untuk kartel-kartel narkoba yang saling bersaing Sinaloa Meksiko dan Jalisco Generasi Baru.