Taliban Klaim Telah Memiliki Pemerintahan Inklusif di Afghanistan

KABUL - Seorang pejabat tinggi Taliban menolak gagasan untuk mengintegrasikan para pemimpin oposisi dalam pemerintahan sementara Afghanistan . Ia menekankan, tidak ada negara yang memiliki wewenang untuk memaksa mereka menerima perwakilan mantan pemerintah ke dalam sistem pemerintahan saat ini.

Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, membuat pernyataan tersebut di sebuah program yang diselenggarakan oleh think tank Pakistan yang berbasis di Islamabad, The Institute of Strategic Studies Islamabad. Muttaqi menjadi pembicara tamu dalam acara tersebut.

Baca: Taliban Minta Mantan Pilot Militer Afghanistan Mengabdi pada Negara

Menurutnya, Taliban telah membentuk pemerintahan inklusif yang mencakup perwakilan dari semua kelompok etnis di seluruh negeri. Ini mengacu pada tuntutan negara yang berbeda untuk kelompok etnis yang berbeda untuk dimasukkan dalam pemerintahan.

“Kami memiliki Tajik, Baloch, Turkmenistan, Nuristani, Uzbekistan, dan sejumlah kelompok etnis lainnya. Jika yang dimaksud dengan inklusivitas adalah partisipasi komunitas etnis yang beragam di Afghanistan dan orang-orang dari berbagai daerah di negara ini, maka kabinet dan pemerintah kita saat ini memenuhi kriteria itu," tegasnya, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (13/11/2021).

Ia menambahkan, jika pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani dianggap inklusif, maka semua orang yang bekerja di pemerintahan sebelumnya tetap berada dalam sistem pemerintahan saat ini.

Baca: Taliban Hancurkan Patung Pahlawan Syiah, Diganti dengan Replika Al-Qur'an