Ajukan Syarat, MBS Dilaporkan Terbuka Normalisasi Hubungan dengan Israel
loading...
Penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) membahas normalisasi hubungan dengan Israel saat bertemu di bulan September lalu. Foto/Ilustrasi/Axios
A
A
A
WASHINGTON - Putra Mahkota Arab Saudi , Pangeran Mohammad bin Salman (MBS), tidak sepenuhnya menolak gagasan negaranya menormalkan hubungan dengan Israel ketika penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden ,Jake Sullivan, mengangkat masalah ini selama kunjungan ke Arab Saudi pada akhir September lalu. Demikian laporan Axios mengutip tiga sumber dari Amerika Serikat (AS) dan sumber-sumber Arab Saudi.
Berbagai sumber mengatakan bahwa pejabat senior Amerika itu membicarakan gagasan Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham dan tidak segera menolak gagasan itu. Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) telah membuat beberapa negara kawasan Timur Tengah menjalin hubungan dengan Israel selama setahun terakhir.
Sullivan adalah pejabat tertinggi pemerintahan Biden yang mengunjungi Arab Saudi. Kunjungannya dilakukan ketika AS berupaya menekan kerajaan itu untuk bergerak menuju gencatan senjata dalam perang selama bertahun-tahun dengan pemberontak Houthi di Yaman.
“Saudi mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel akan memakan waktu dan memberi Sullivan daftar langkah-langkah yang harus diambil terlebih dahulu,” menurut Axios yang dikutip media Israel Haaretz, Kamis (21/10/2021).
Langkah-langkah itu termasuk apa yang digambarkan oleh seorang sumber Amerika sebagai perbaikan dalam hubungan bilateral AS-Saudi yang penuh ketegangan oleh kritik pemerintahan Biden terhadap MBS atas keterlibatannya dalam pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi.
"Kemajuan dalam hubungan Israel-Saudi kemungkinan akan menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih besar yang melibatkan kemajuan dalam perdamaian Israel-Palestina," Axios menambahkan.
Axios mencatat bahwa para pejabat AS baru-baru ini memberi tahu rekan-rekan Israel mereka, serta para pemimpin Yahudi, bahwa mereka berhubungan dengan sejumlah negara-negara yang berpotensi menjalin hubungan dengan negara Zionis tersebut.
Kesepakatan Abraham, perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, ditandatangani di Gedung Putih September lalu. Kemudian, Sudan dan Maroko juga bergabung dalam kesepakatan tersebut, yang mencakup kerja sama dalam berbagai masalah sipil, dan saling membuka delegasi diplomatik.
Berbagai sumber mengatakan bahwa pejabat senior Amerika itu membicarakan gagasan Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham dan tidak segera menolak gagasan itu. Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) telah membuat beberapa negara kawasan Timur Tengah menjalin hubungan dengan Israel selama setahun terakhir.
Sullivan adalah pejabat tertinggi pemerintahan Biden yang mengunjungi Arab Saudi. Kunjungannya dilakukan ketika AS berupaya menekan kerajaan itu untuk bergerak menuju gencatan senjata dalam perang selama bertahun-tahun dengan pemberontak Houthi di Yaman.
“Saudi mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel akan memakan waktu dan memberi Sullivan daftar langkah-langkah yang harus diambil terlebih dahulu,” menurut Axios yang dikutip media Israel Haaretz, Kamis (21/10/2021).
Langkah-langkah itu termasuk apa yang digambarkan oleh seorang sumber Amerika sebagai perbaikan dalam hubungan bilateral AS-Saudi yang penuh ketegangan oleh kritik pemerintahan Biden terhadap MBS atas keterlibatannya dalam pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi.
"Kemajuan dalam hubungan Israel-Saudi kemungkinan akan menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih besar yang melibatkan kemajuan dalam perdamaian Israel-Palestina," Axios menambahkan.
Axios mencatat bahwa para pejabat AS baru-baru ini memberi tahu rekan-rekan Israel mereka, serta para pemimpin Yahudi, bahwa mereka berhubungan dengan sejumlah negara-negara yang berpotensi menjalin hubungan dengan negara Zionis tersebut.
Kesepakatan Abraham, perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, ditandatangani di Gedung Putih September lalu. Kemudian, Sudan dan Maroko juga bergabung dalam kesepakatan tersebut, yang mencakup kerja sama dalam berbagai masalah sipil, dan saling membuka delegasi diplomatik.
Explore More