Oposisi Myanmar Senang KTT ASEAN Depak Jenderal Min Aung Hlaing
Senin, 18 Oktober 2021 - 12:05 WIB
loading...
Jenderal Min Aung Hlaing, penguasa militer yang memimpin kudeta pemerintah sipil Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi. Foto/REUTERS
A
A
A
NAYPYIDAW - Oposisi Myanmar pada Senin (18/10/2021) menyambut baik dikeluarkannya pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing dari KTT ASEAN pada 26-28 Oktober mendatang.
Oposisi juga menerima keputusan ASEAN yang hanya mengundang perwakilan non-politik Myanmar yang netral. Namun, mereka minta tokoh yang diundang harus menjadi perwakilan yang sah.
Baca juga: Kucilkan Jenderal Junta Myanmar, ASEAN Bakal Gelar Pertemuan
Oposisi Myanmar saat ini adalah pemerintah bayangan yang dibentuk oleh penentang militer yang berkuasa. Junta militer berkuasa setelah mengkudeta pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)—oposisi saat ini—, yang telah dilarang oleh junta militer, mengatakan tokoh non-politik yang menghadiri KTT tidak boleh menjadi perwakilan junta yang menyamar.
“ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing adalah langkah penting, tetapi kami meminta agar mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang sah," kata juru bicara NUG, Dr Sasa.
Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah berani yang luar biasa untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Brunei, ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengutip kurangnya kemajuan yang dibuat pada peta jalan yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada bulan April untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar, seperti dikutip Reuters, menyalahkan “intervensi asing” atas keputusan yang dikatakan bertentangan dengan tujuan ASEAN, Piagam ASEAN dan prinsip-prinsipnya.
Baca juga: Dokumen: Mata-mata Inggris Terlibat Pembantaian Massal PKI di Indonesia
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi ekonomi. Ribuan penentangnya telah ditangkap, termasuk Aung San Suu Kyi.
Pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 1.100 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis yang melacak penangkapan dan pembunuhan tersebut.
Militer menyebut lawan-lawannya sebagai "teroris".
Oposisi juga menerima keputusan ASEAN yang hanya mengundang perwakilan non-politik Myanmar yang netral. Namun, mereka minta tokoh yang diundang harus menjadi perwakilan yang sah.
Baca juga: Kucilkan Jenderal Junta Myanmar, ASEAN Bakal Gelar Pertemuan
Oposisi Myanmar saat ini adalah pemerintah bayangan yang dibentuk oleh penentang militer yang berkuasa. Junta militer berkuasa setelah mengkudeta pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)—oposisi saat ini—, yang telah dilarang oleh junta militer, mengatakan tokoh non-politik yang menghadiri KTT tidak boleh menjadi perwakilan junta yang menyamar.
“ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing adalah langkah penting, tetapi kami meminta agar mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang sah," kata juru bicara NUG, Dr Sasa.
Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah berani yang luar biasa untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Brunei, ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengutip kurangnya kemajuan yang dibuat pada peta jalan yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada bulan April untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar, seperti dikutip Reuters, menyalahkan “intervensi asing” atas keputusan yang dikatakan bertentangan dengan tujuan ASEAN, Piagam ASEAN dan prinsip-prinsipnya.
Baca juga: Dokumen: Mata-mata Inggris Terlibat Pembantaian Massal PKI di Indonesia
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi ekonomi. Ribuan penentangnya telah ditangkap, termasuk Aung San Suu Kyi.
Pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 1.100 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis yang melacak penangkapan dan pembunuhan tersebut.
Militer menyebut lawan-lawannya sebagai "teroris".
(min)
Lihat Juga :
