Kucilkan Jenderal Junta Myanmar, ASEAN Bakal Gelar Pertemuan
loading...
Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta Myanmar, yang memimpin kudeta terhadap pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
BANDAR SERI BEGAWAN - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ( ASEAN ) akan mengggelar pertemuan puncak (KTT) bulan ini. Yang mengejutkan, pertemuan ini tidak mengundang jenderal tertinggi junta Myanmar, Min Aung Hlaing , yang melakukan kudeta di negara tersebut.
KTT ASEAN justru mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar. Rencana pertemuan itu disampaikan pemerintah Brunei Darussalam—ketua ASEAN saat ini—pada Sabtu (16/10/2021).
Baca juga: Di Bawah Kekuasaan Taliban, Afghanistan Mulai Dilanda Kelaparan
Keputusan para menteri luar negeri dari ASEAN pada pertemuan darurat Jumat malam menandai pergeseran blok tersebut, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Pertemuan itu diadakan untuk mengatasi kegagalan junta Myanmar—yang merebut kekuasaan pada Februari 2021—untuk mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati dengan ASEAN pada April, yang bertujuan untuk mengatasi dampak dari kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
Tekanan internasional telah membangun ASEAN untuk mengambil posisi yang lebih keras atas kegagalan penguasa Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan lainnya ditangkap di tengah tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Brunei mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
“Karena tidak ada kemajuan yang cukup...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata pemerintah Brunei dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebut Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pihak yang diundang atau pun menyebut tokoh non-politik yang akan diundang menggantikannya.
KTT ASEAN justru mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar. Rencana pertemuan itu disampaikan pemerintah Brunei Darussalam—ketua ASEAN saat ini—pada Sabtu (16/10/2021).
Baca juga: Di Bawah Kekuasaan Taliban, Afghanistan Mulai Dilanda Kelaparan
Keputusan para menteri luar negeri dari ASEAN pada pertemuan darurat Jumat malam menandai pergeseran blok tersebut, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Pertemuan itu diadakan untuk mengatasi kegagalan junta Myanmar—yang merebut kekuasaan pada Februari 2021—untuk mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati dengan ASEAN pada April, yang bertujuan untuk mengatasi dampak dari kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
Tekanan internasional telah membangun ASEAN untuk mengambil posisi yang lebih keras atas kegagalan penguasa Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan lainnya ditangkap di tengah tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Brunei mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
“Karena tidak ada kemajuan yang cukup...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata pemerintah Brunei dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebut Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pihak yang diundang atau pun menyebut tokoh non-politik yang akan diundang menggantikannya.
Lihat Juga :
