Kucilkan Jenderal Junta Myanmar, ASEAN Bakal Gelar Pertemuan
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 20:51 WIB
loading...
A
A
A
Tekanan internasional telah membangun ASEAN untuk mengambil posisi yang lebih keras atas kegagalan penguasa Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan lainnya ditangkap di tengah tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Brunei mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
“Karena tidak ada kemajuan yang cukup...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata pemerintah Brunei dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebut Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pihak yang diundang atau pun menyebut tokoh non-politik yang akan diundang menggantikannya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan lainnya ditangkap di tengah tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Brunei mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
“Karena tidak ada kemajuan yang cukup...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata pemerintah Brunei dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebut Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pihak yang diundang atau pun menyebut tokoh non-politik yang akan diundang menggantikannya.
Lihat Juga :
