Utusan Dilarang Bertemu Suu Kyi, Menlu ASEAN Gelar Pertemuan Darurat

KUALA LUMPUR - Para menteri luar negeri ASEAN akan melakukan pertemuan darurat guna membahas apakah akan mengizinkan pemimpin militer Myanmar menghadiri pertemuan puncak tahunan. Ini dilakukan setelah utusan ASEAN untuk krisis Myanamr dilarang bertemu dengan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi .

ASEAN sebelumnya telah menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk krisis Myanmar. Namun, dia tiba-tiba membatalkan perjalanannya ke Myanmar setelah diberitahu oleh pihak junta tidak akan dapat bertemu Aung San Suu Kyi dan yang lainnya.

Pejabat Myanmar mengatakan Erywan tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi karena tuduhan kriminal terhadapnya.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan dia diberitahu bahwa Erywan mungkin mengunjungi Myanmar Senin depan, jelang pertemuan puncak ASEAN pada 26-28 Oktober.



“Malam ini kami akan melihat detail usulan kunjungan. Jika tidak ada kemajuan nyata, maka sikap Malaysia akan tetap, bahwa kami tidak ingin jenderal itu menghadiri KTT. Tidak ada kompromi untuk itu," tegasnya seperti dikutip dari AP, Jumat (15/10/2021).

Saifuddin mengatakan ASEAN tidak menurunkan perwakilan anggota ke KTT dan akan melihat opsi lain. Dengan menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar menunjukkan kehadirannya pada pertemuan tingkat menteri Jumat malam, Saifuddin menyuarakan harapan blok tersebut dapat menemukan cara untuk mengatasi perbedaan mereka.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. telah mendukung posisi mitranya dari Malaysia.

“Jika kita mengalah dengan cara apa pun, kredibilitas kita sebagai organisasi regional yang nyata akan hilang,” tegasnya.



Locsin telah menuntut Myanmar kembali ke tatanan politiknya sebelum pengambilalihan militer 1 Februari tetapi menekankan selama forum online dengan Lowy Institute Australia bahwa tentara Myanmar sangat penting untuk stabilitasnya.

“Kami tidak bisa bergerak maju, kecuali Anda kembali seperti semula,” kata Locsin.

“Tanpa tentara…Myanmar akan menjadi apa yang mungkin mereka berikan kepada Anda: neraka anarki,” ia menambahkan.

ASEAN telah berada di bawah tekanan internasional yang kuat untuk mengambil tindakan tegas guna memaksa Myanmar membebaskan sejumlah tokoh politik, termasuk mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam pengambilalihan militer 1 Februari, dan menempatkan negara itu kembali ke jalan demokrasi.

Kekerasan di Myanmar dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.100 warga sipil sejak para jenderal menggulingkan pemerintahan Suu Kyi.