Terungkap, China Sempat Tunda Rilis Informasi Virus Corona

JENEWA - China ternyata sempat menunda untuk merilis informasi penting virus Corona selama hari-hari awal wabah. Hal itu terungkap dalam dokumen dan rekaman pertemuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bocor dan didapatkan oleh AP.

Penundaan itu membuat para pejabat WHO frustasi, bahkan ketika mereka secara terbuka memuji China atas transparansinya.

Diketahui, negara itu menunggu lebih dari satu minggu sebelum merilis genom virus Corona baru pada 11 Januari, meskipun faktanya tiga laboratorium pemerintah yang berbeda telah sepenuhnya mengurutkan kode genetiknya.

"Kontrol ketat pada informasi dan persaingan dalam sistem kesehatan masyarakat China yang harus disalahkan, menurut puluhan wawancara dan dokumen internal," bunyi laporan AP yang dinukil Sky News, Selasa (2/6/2020).

Menurut rekaman tersebut, selama dua minggu setelah itu, China juga menunda menyediakan data yang lebih terperinci kepada WHO tentang pasien dan kasus. Ini menyulitkan para pejabat untuk menilai apakah virus itu dapat menyebar di antara orang-orang, dan risiko apa yang mungkin ditimbulkan di dunia.

"Kami melakukan informasi yang sangat minim. Jelas tidak cukup bagi Anda untuk melakukan perencanaan yang tepat," keluh seorang pejabat WHO dalam dokumen tersebut.

AP mengatakan: "Staf WHO memperdebatkan bagaimana menekan China untuk sekuens gen dan data pasien yang terperinci tanpa membuat marah pihak berwenang, khawatir kehilangan akses dan membuat ilmuwan China bermasalah."

Hukum internasional mewajibkan negara untuk melaporkan informasi yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat tetapi WHO tidak memiliki kekuatan penegakan hukum.

Dalam sebuah pernyataan, WHO mengatakan: "Kepemimpinan dan staf kami telah bekerja siang dan malam sesuai dengan aturan dan peraturan organisasi untuk mendukung dan berbagi informasi dengan semua negara anggota secara setara, dan terlibat dalam percakapan yang jujur dan terus terang dengan pemerintah di semua tingkatan."

Para pejabat membandingkan kurangnya kerja sama China dengan negara lain.

"Ini tidak akan terjadi di Kongo dan tidak terjadi di Kongo dan tempat-tempat lain," kata Dr Michael Ryan, kepala darurat WHO, kepada rekan-rekan di minggu kedua Januari, menurut laporan itu.

"Kita perlu melihat datanya. Ini sangat penting pada saat ini," imbuhnya

Institut Virologi Wuhan mengurutkan genom virus pada 2 Januari - tak lama setelah upaya pertama untuk memecahkan kode peta genetik virus dimulai pada akhir Desember, dan laboratorium lain juga berlomba untuk mengurutkan genom.

Pada 3 Januari, Komisi Kesehatan Nasional China mengeluarkan pemberitahuan rahasia yang memerintahkan laboratorium mempelajari virus untuk menghancurkan sampel mereka atau mengirimnya ke lembaga yang disetujui.

Pemberitahuan itu juga melarang laboratorium agar tidak mempublikasikan informasi tentang virus itu tanpa persetujuan pemerintah.

Pada akhir 5 Januari, tiga laboratorium China lainnya telah mengurutkannya, termasuk Pusat Pengendalian Penyakit China (CDC).

Menurut AP, Pusat Kesehatan Klinik Umum Shanghai memberi tahu Komisi Kesehatan Nasional bahwa, sesuai dengan urutan: "Itu harus menular melalui saluran pernapasan. Kami sarankan mengambil tindakan pencegahan di tempat umum."

Urutan genetik akhirnya diterbitkan pada 11 Januari oleh laboratorium Shanghai, sebuah langkah yang membuat marah para pejabat di CDC China. Laboratorium Shanghai sementara ditutup oleh pihak berwenang.

Baru pada tanggal 20 Januari pihak berwenang China mengkonfirmasi penularan virus dari manusia ke manusia yang berkelanjutan dan Presiden China Xi Jinping menyerukan "publikasi informasi epidemi yang tepat waktu dan memperdalam kerja sama internasional".

Pemerintah China tidak mengomentari laporan AP, tetapi telah berulang kali mengatakan mereka telah bertindak secara transparan.

"Sejak awal wabah, kami telah terus berbagi informasi tentang epidemi dengan WHO, dan masyarakat internasional secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab," kata Liu Mingzhu, seorang pejabat di Departemen Internasional Komisi Kesehatan Nasional, dalam briefing berita pada 15 Mei lalu.