Rezim Assad Danai Perang Suriah Lewat Kedutaan Besarnya di Eropa
loading...
Presiden Bashar Al-Assad. Foto/REUTERS
A
A
A
DAMASKUS - Biaya besar dari diaspora Suriah yang menghindari wajib militer telah menjadi sumber utama pendapatan rezim Presiden Bashar Al-Assad yang kekurangan uang.
Laporan baru itu diungkapkan konsorsium pusat investigasi internasional, seperti dilansir kantor berita Anadolu pada Jumat (1/10/2021).
"Laki-laki yang tidak membayar menghadapi ancaman aset keluarga mereka di Suriah disita," ungkap laporan yang dirilis Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP) pada Selasa.
“Pendapatan tahunan dari biaya tersebut bisa antara USD2 miliar dan USD3 miliar dalam lima tahun,” papar OCCRP mengutip studi parlemen dari tahun 2015.
Layanan militer adalah wajib bagi pria Suriah antara usia 18 dan 42 tahun. Wajib militer meningkat secara signifikan pada Februari ketika seorang pejabat militer mengumumkan di media sosial bahwa peraturan baru memungkinkan pihak berwenang menyita properti "penghindar wajib militer" dan keluarga mereka.
Awal tahun ini banyak pemuda Suriah dihadapkan pada pilihan yang tidak menyenangkan: mendaftar menjadi tentara rezim yang membuatnya menjadi pengungsi atau mempertaruhkan keluarganya kehilangan harta benda mereka di kampung halaman.
Yousef, warga Suriah berusia 32 tahun yang tinggal di Swedia, pergi ke Kedutaan Besar Suriah di Stockholm pada Juni untuk membayar biaya tunai USD8.000 untuk dikeluarkan dari daftar wajib militer.
"Uang ini akan digunakan rezim Suriah untuk membeli senjata dan membunuh lebih banyak orang," ungkap Yousef kepada OCCRP.
Sekitar seperempat dari 17 juta penduduk Suriah adalah pria usia wajib militer, menurut data dari Bank Dunia.
Dengan sekitar 6,6 juta warga Suriah telah dipaksa meninggalkan negara itu dalam dekade terakhir, wajib militer kemungkinan akan menjadi masalah bagi ratusan ribu pemuda.
Penelitian menunjukkan ancaman wajib militer adalah alasan utama banyak pengungsi takut kembali ke Suriah.
Suriah telah terperosok dalam perang saudara yang kejam sejak awal 2011 ketika rezim Assad menindak protes pro-demokrasi dengan keganasan yang tak terduga.
Laporan baru itu diungkapkan konsorsium pusat investigasi internasional, seperti dilansir kantor berita Anadolu pada Jumat (1/10/2021).
"Laki-laki yang tidak membayar menghadapi ancaman aset keluarga mereka di Suriah disita," ungkap laporan yang dirilis Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP) pada Selasa.
“Pendapatan tahunan dari biaya tersebut bisa antara USD2 miliar dan USD3 miliar dalam lima tahun,” papar OCCRP mengutip studi parlemen dari tahun 2015.
Layanan militer adalah wajib bagi pria Suriah antara usia 18 dan 42 tahun. Wajib militer meningkat secara signifikan pada Februari ketika seorang pejabat militer mengumumkan di media sosial bahwa peraturan baru memungkinkan pihak berwenang menyita properti "penghindar wajib militer" dan keluarga mereka.
Awal tahun ini banyak pemuda Suriah dihadapkan pada pilihan yang tidak menyenangkan: mendaftar menjadi tentara rezim yang membuatnya menjadi pengungsi atau mempertaruhkan keluarganya kehilangan harta benda mereka di kampung halaman.
Yousef, warga Suriah berusia 32 tahun yang tinggal di Swedia, pergi ke Kedutaan Besar Suriah di Stockholm pada Juni untuk membayar biaya tunai USD8.000 untuk dikeluarkan dari daftar wajib militer.
"Uang ini akan digunakan rezim Suriah untuk membeli senjata dan membunuh lebih banyak orang," ungkap Yousef kepada OCCRP.
Sekitar seperempat dari 17 juta penduduk Suriah adalah pria usia wajib militer, menurut data dari Bank Dunia.
Dengan sekitar 6,6 juta warga Suriah telah dipaksa meninggalkan negara itu dalam dekade terakhir, wajib militer kemungkinan akan menjadi masalah bagi ratusan ribu pemuda.
Penelitian menunjukkan ancaman wajib militer adalah alasan utama banyak pengungsi takut kembali ke Suriah.
Suriah telah terperosok dalam perang saudara yang kejam sejak awal 2011 ketika rezim Assad menindak protes pro-demokrasi dengan keganasan yang tak terduga.
(sya)
Explore More