Berpidato di Majelis Umum PBB, Abbas Ultimatum Israel

RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut Israel menghancurkan solusi dua negara dengan tindakan yang menurutnya dapat membuat warga Palestina menuntut persamaan hak dalam dwinegara tunggal yang terdiri dari Israel, Tepi Barat yang diduduki dan Gaza.

Berbicara di Majelis Umum PBB melalui tautan video dari Tepi Barat, Abbas mendesak masyarakat internasional untuk bertindak menyelamatkan formula dua negara yang selama beberapa dekade telah menjadi landasan diplomasi untuk konflik Israel-Palestina.

Abbas mengatakan Israel menghancurkan prospek penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara melalui permukimannya di wilayah Tepi Barat yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967.

Sebagian besar negara memandang permukiman itu ilegal, posisi yang disengketakan Israel.

"Jika otoritas pendudukan Israel terus mengakar realitas satu negara apartheid seperti yang terjadi hari ini, rakyat Palestina kami dan seluruh dunia tidak akan mentolerir situasi seperti itu," kata Abbas seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (25/9/2021).

Israel sendiri menolak tuduhan apartheid.

Baca juga: Survei: Mayoritas Akademisi AS Sepakat Israel Praktikkan Apartheid

"Keadaan di lapangan pasti akan memaksakan hak politik yang sama dan penuh untuk semua di tanah Palestina yang bersejarah, dalam satu negara. Dalam semua kasus, Israel harus memilih," kata Abbas dari Ramallah, tempat kedudukan Otoritas Palestina , dalam pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat.

Dalam pidatonya di PBB, Abbas juga mengancam akan mencabut pengakuan Palestina atas Israel jika tidak menarik diri dari Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur dalam waktu satu tahun.

"Jika ini tidak tercapai, mengapa mempertahankan pengakuan Israel berdasarkan perbatasan 1967? Mengapa mempertahankan pengakuan ini?" kata Abbas.

Sementara beberapa orang Palestina dan Israel mendukung gagasan negara binasional tunggal, sebagian besar memiliki gagasan yang sangat berbeda tentang seperti apa bentuk entitas itu dan bagaimana entitas itu akan diatur.

Sebagian besar analis berpendapat satu negara tidak akan layak, karena alasan agama, politik, dan demografis. Pemerintah Israel telah memandang konsep satu negara sebagai merusak esensi dari negara Yahudi yang merdeka.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sendiri telah menegaskan kembali dukungannya untuk solusi dua negara selama pidatonya sendiri di PBB pada hari Selasa, dengan mengatakan itu akan memastikan "masa depan Israel sebagai negara Yahudi, negara demokratis yang hidup dalam damai bersama dengan negara Palestina yang layak dan demokratis."

Baca juga: Biden Serukan Palestina Merdeka untuk Memastikan Masa Depan Israel

Para kritikus mengatakan perpecahan internal Palestina juga berkontribusi pada kebuntuan dalam pembicaraan damai yang disponsori AS, yang gagal pada tahun 2014.

Di bawah perjanjian perdamaian sementara dengan Israel, Otoritas Palestina di bawah Abbas juga dimaksudkan untuk melakukan kontrol di Gaza. Tetapi kelompok pesaingnya, Hamas, merebut daerah kantong pantai itu pada 2007 dan pembicaraan yang terputus-putus selama bertahun-tahun gagal memecahkan kebuntuan mereka.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, seorang sayap kanan yang duduk di atas koalisi lintas-partisan, menentang kenegaraan Palestina. Pemerintahnya telah bersumpah untuk menghindari pilihan sensitif terhadap Palestina dan sebaliknya fokus pada masalah ekonomi.

Belum ada komentar langsung dari Israel atas pernyataan Abbas.